Ketua Munas Golkar Pastikan Ical Menang Secara Aklamasi

Senin, 01/12/2014 23:16 WIB

Munas Golkar

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews

Badung - Usai pengunduran diri Airlangga Hartarto, hanya ada calon tunggal untuk menjadi Ketua Umum Golkar yakni Aburizal Bakrie (Ical). Ketua Panitia Munas IX Golkar Ahmadi Noor Supit memastikan Ical menang secara aklamasi.

"Dalam tata tertib kan sudah jelas, apabila hanya ada satu calon ketua umum saja maka dinyatakan terpilih secara aklamasi," ujar Supit di Westin Hotel, Kawasan Nusa Dua, Bali, Senin (1/12/2014).

Dia mengaku tak bisa menghindari keputusan politik yang diambil para caketum lain yang mundur. Meskipun sebelumnya ada politikus senior Golkar Zainal Bintang yang berniat daftarkan diri.

"Itu nggak fair dong. Kalau dia bilang Munas ini tak legal lalu dia masuk juga kan tidak fair," imbuh Ketua Banggar DPR ini.

Supit pun mengaku belum dijanjikan jabatan oleh calon mana pun. Walau tak menolak bila nantinya ada tawaran dari ketua umum terpilih.

"Sebagai kader kan kita menuruti amanah yang diberikan oleh ketua," pungkas pria berkacamata itu.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bpn/vid)

Foto Video Terkait

Sponsored Link

Twitter Recommendation

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Ical Mengaku Sudah Didukung 248 DPD untuk Jadi Ketum Golkar Lagi

Senin, 01/12/2014 23:06 WIB

Munas Golkar

Indah Mutiara Kami - detikNews

Jakarta - Jalan Aburizal Bakrie untuk kembali menjabat sebagai ketua umum Golkar semakin mulus. Setelah Airlangga Hartarto mundur dari bursa caketum, kini Ical mengklaim sudah didukung 248 DPD.

"Setahu saya dari tadi sampai sekarang sudah 248 DPD, belum termasuk NTT. Saya tidak tahu yang lain, belum ada suaranya," kata Ical di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Senin (1/12/2014) malam.

Hal ini ia sampaikan di sela-sela pandangan DPD tentang LPJ DPP 2009-2014. Ajang penyampaian pandangan ini disebut juga dimanfaatkan untuk menyatakan pilihan kepada Ical.

Pemilik suara penentu pucuk pimpinan di Partai Golkar berjumlah 563 orang yang terdiri dari DPD I, DPD II, dan ormas. Berdasarkan keterangan dari Ketua SC Nurdin Halid, bila sudah 50 persen plus 1 suara menyatakan dukungan kepada salah satu calon, maka calon itu dapat dimenangkan secara aklamasi.

Untuk menang secara aklamasi, Ical membutuhkan minimal 283 suara dukungan. Namun, sebelumnya Ical menyatakan siap jadi Ketum apabila didukung minimal 70 persen suara.

Oleh sebab itu, Ical mengatakan belum pasti ia menang secara aklamasi. "Belum tahu, karena baru 248 suara dari 560," ujar Ical.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(imk/rna)

Foto Video Terkait

Sponsored Link

Twitter Recommendation

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Cegah Napi Kabur, Ditjen Pas Terapkan Sistem Pengamanan Sidik Jari

Jakarta - Berkaca dari beberapa kasus narapidana dan tahanan pemasyarakatan yang kabur, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menerapkan sistem pengamanan sidik jari. Dengan teknologi hasil karya anak bangsa itu diharapkan dapat memaksimalkan pengawasan terhadap warga binaan di pemasyarakatan.

"Ini tindak lanjut dari pengalaman kita dalam sistem gangguan Kantibmas, dengan SDM yang terbatas petugas Rutan dan Lapas harus menjaga ribuan warga binaan. Angka ini berbanding lurus dengan jumlah pengunjung," kata Kasubdit Komunikasi Ditjen Pas Akbar Hadi saat berbincang dengan detikcom, Senin (1/12/2014).

Akbar menjelaskan, secara mekanis peralatan pemindai sidik jari tersebut tersambung pada database yang berisi rekaman identitas setiap warga binaan. Ketika sidik jari seseorang dipindai, apabila dia bukan warga binaan maka layar monitor tidak akan memunculkan rekaman identitas. Namun, apabila dia warga binaan maka monitor akan menampilkan identitas warga binaan tersebut.

"Kalau dia bukan warga binaan maka datanya tidak akan muncul, sehingga diperkenankan keluar," tutur Akbar.

Hasil pengembangan teknologi yang ditelurkan SDM Litbang Ditjen Pas ini, kata Akbar, menjadi percontohan bagi pemasyarakatan di negara tetangga, "Beberapa negara luar seperti Singapura, Filipina, dan Australia malah belajar dengan kita," kata Akbar bangga.

Adapun mengenai input database para warga binaan, beber Akbar, sudah mulai dilakukan ketika warga tersebut mulai menjalani masa hukumannya di Rutan atau Lapas tersebut.

"Awal masuk dalam proses administrasi pelaku kriminal sudah dimasukan ke dalam database mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, sampai dengan tindakan kejahatan dan masa

hukuman yang dijalani. Bahkan sampai-sampai berapa tahun mereka sudah di penjara juga sudah dimasukan juga," tuturnya.

Akbar menjelaskan selain sebagai sistem kemanaan. Alat itu juga digunakan untuk self service napi. "Selain di portit alat ini juga diletakan di dalam sebagai sistem self service untuk warga binaan. Alat ini juga bisa digunakan untuk melihat jumlah remisi mereka," jelas Akbar.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(edo/ahy)

Foto Video Terkait

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Soal Rekaman Skenario Menang Secara Aklamasi, Ical: Kenapa, Takut Ya?

Senin, 01/12/2014 22:33 WIB

Munas Golkar

Indah Mutiara Kami - detikNews

Badung - Sebuah rekaman suara Nurdin Halid memimpin rapat membahas skenario pemenangan Aburizal Bakrie secara aklamasi. Ical menganggap skenario itu normal dan pihak yang mengkhawatirkan skenario itu takut kepadanya.

"Ya tidak apa-apa. Memang kenapa?" kata Ical menanggapi rekaman tersebut. Hal ini ia sampaikan di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Senin (1/12/2014).

Ketika kembali didesak apakah skenario itu benar adanya, Ical justru menantang balik.

"Kenapa? Memang takut ya?" ucapnya.

Rekaman rapat tersebut beredar di sejumlah peserta Munas dengan suara Nurdin Halid yang menceritakan pengalaman Munas PSSI di Bali. Pengalaman itu menjadi dasar menyusun skenario yang dilakukan pada Sabtu, 29 November 2014 malam atau sehari jelang Munas IX.

"Pertama kita harus kuasai pembuatan tata tertib Munas. Ini licik, ini licik memang. Tapi kita harus punya jagoan-jagoan sidang atau 'floor leader' dan jagoan itu adalah Bapak-bapak sekalian," kata Nurdin dalam rekaman itu.

"Pilih dua orang tiap provinsi untuk jadi jagoan sidang, masalah nanti jadi tiga atau empat itu tidak masalah. Nanti para jagoan ini berargumentasi dan berdebat secara keras, berkelahi pun boleh," tambah Nurdin.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(imk/vid)

Foto Video Terkait

Sponsored Link

Twitter Recommendation

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Airlangga Hartarto Tolak Komentari Rekaman Suara Nurdin Halid

Senin, 01/12/2014 22:30 WIB

Munas Golkar

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews

Foto: Rachman Haryanto/detikcom

Jakarta - Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari bursa caketum Golkar. Meski demikian dirinya ogah komentari rekaman yang berisi suara Ketua SC Munas Nurdin Halid yang menskenariokan pemenangan Aburizal Bakrie (Ical).

"Saya tak mau komentari itu," kata dia di Westin Hotel, Kawasan Nusa Dua, Bali, Senin (1/12/2014).

Sebelumnya dia beralasan bahwa pengunduran dirinya lantaran ada proses yang tak demokratis dalam Munas. Salah satu proses tersebut yakni penetapan tata tertib yang terkesan direkayasa.

Proses tersebut rupanya diduga benar adanya setelah terungkap rekaman dengan suara sangat mirip milik Nurdin Halid itu. Namun Airlangga tetap tak ingin berkomentar soal itu.

"Nilai demokrasi yang diharapkan tak sesuai dengan implementasi paripurna Munas," tandas dia.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bpn/vid)

Foto Video Terkait

Sponsored Link

Twitter Recommendation

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Orasi Demo FPI Munculkan Kekerasan Kultural

Senin, 01/12/2014 22:28 WIB

Prins David Saut - detikNews

Jakarta - Massa Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) yang salah satunya terdiri dari massa FPI berdemonstrasi menuntut Gubernur DKI Basuki T Purnama mundur. Orasi yang keras dan berbau SARA dalam demo itu menuai penilaian telah terjadi kekerasan kultural yang dilakukan oleh GMJ.

"Bila dicermati dengan seksama, retorika para pemimpin GMJ meninggalkan guratan kekerasan kultural (cultural violence) dimana kebencian berdasarkan agama dan ras diumbar secara eksplisit dan berulang-ulang di depan publik," kata Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII) Raja Juli Antoni melalui surat elektronik, Senin (1/12/2014).

Menurut Antoni, kekerasan kultural dalam jangka panjang sangat berbahaya bagi demokrasi. Hal ini karena kekerasan kultural memberikan pembenaran kultural-keagamaan untuk membenci dan mendiskriminasi kelompok tertentu.

"Retorika pemimpin GMJ dapat juga digolongkan sebagai hate speech (ujaran kebencian) yang sesungguhnya bertentangan dengan International Convention on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi dalam UU no 12 tahun 2005," ujar Antoni.

"UU itu menyatakan larangan tegas terhadap anjuran kebencian berdasarkan ras dan agama yang potensial memprovokasi tindak diskriminasi, permusuhan dan kekerasan," tambahnya.

Menurut Antoni, berbagai belahan dunia menganggap pelaku hate speech adalah pelanggar hukum karena berpotensi menjadi hate crime. Kepolisian diharapkan mulai tegas mengantisipasi hate speech menjadi hate crime.

"Ketimbang mengumbar kebencian, mestinya Rizieq Shihab bersiap-siap berkompetisi menjadi calon gubernur DKI Jakarta tahun 2017 nanti. Buktikan dalam mekanisme demokrasi dirinya diterima masyarakat Jakarta. Meski nampaknya masyarakat Jakarta terutama yang beragama Islam tidak akan memilih pemimpin 'preman berjubah ini'," tutup Antoni.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(vid/ahy)

Foto Video Terkait

Sponsored Link

Twitter Recommendation

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Kapolri Tolak Polri di Bawah Kementerian: Polisi Harus Independen

Senin, 01/12/2014 09:44 WIB

Taufan Noor Ismailian - detikNews

Jakarta - Usulan agar Polri berada di bawah kementerian mengemuka kembali akhir-akhir in. Namun usulan dan wacana itu ditolak Kapolri Jenderal Sutarman. Alasannya Polri menjadi tak independen.

"Sifat tugas Polri itu disamping Harkantibmas juga penegakan hukum, yang paling ideal penegakkan hukum ini independen, tetapi kita juga fungsi hankamtibmas," kata Kapolri Jenderal Sutarman di Dit Polair Baharkam Polri, Jalan RE. Martadinata I/1, Tanjung Priok Priuk, Jakarta Utara, Senin (1/12/2014).

Menurutnya, dengan posisi seperti itu merupakan posisi yang sangat tepat. Hal itu karena Sutarman tidak ingin sampai Polri digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

"Oleh karena dengan posisi seperti ini merupakan posisi sangat tepat karena jangan sampai kekuatan Polri ini digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu dalam rangka dukung mendukung politik dan sebagainya, itu yang berbahaya bagi negeri ini," jelasnya.

Sehingga, dia menegaskan tugas Polri sifatnya yakni Hankamtibmas dan penegakan hukum. "Itu dijaga betul sehingga institusi Polri hanya akan patuh pada pimpinan negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.

Sebelumnya, Menhan Ryamizard Ryacudu mengusulkan agar tidak terjadi kesenjangan sebaiknya Polri juga berada di bawah Kementerian. Seperti halnya TNI berada di bawah Kemenhan.

"TNI ada di bawah Kemenhan. Seharusnya Polri juga di bawah Kementerian. Kalau langsung ya presiden banyak kerjaan. Apalagi sekarang presiden banyak blusukan," ujar Ryamizard Ryacudu di Gedung Jenderal TNI M Yusuf, jalan Menteng Raya, Jakpus, Rabu (26/11/2014) malam.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(tfn/ndr)

Foto Video Terkait

"; ox_swf_dtk_banner.innerHTML = ox_swf_dtk_banner.innerHTML + ox_swf_dtk_beacon; } // ]]> -->

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com