Sabtu, 31 Januari 2015

Soal TR Misterius Terkait Saksi Komjen BG, Wakapolri: Siapa yang Tanda Tangan?





Wakapolri Badrodin Haiti

Jakarta - Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pernah menyebut ada telegram rahasia (TR) yang diduga dibuat terkait para perwira polisi yang menjadi saksi untuk Komjen Budi Gunawan di KPK. TR diduga berisi 'instruksi' agar para perwira tidak memenuhi panggilan KPK.

Soal adanya TR ini, Wakapolri Komjen (Pol) Badrodin Haiti mengaku tidak mengetahuinya. "Siapa yang tandatangan? Setahu saya tidak ada TR seperti itu," tegas Badrodin saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Minggu (1/2/2015).


Badrodin berjanji akan menelusuri kebenaran terbitnya TR tersebut. "Nanti akan saya cek lagi," ujarnya.


Kabar soal TR di Mabes Polri diungkapkan Bambang Widjojanto. Namun pihak KPK masih mengusut kebenarannya. (Baca: Ada TR Misterius Soal Saksi Komjen BG, KPK Akan Beri Tembusan ke Presiden)


"Kami sedang mengklarifikasi katanya ada TR yang Waka itu setuju untuk dipanggil, lalu ada TR lain yang menyatakan tidak perlu datang," jelas BW di kantor Ombudsman, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (29/1).


Memang beberapa saksi untuk kasus rekening gendut Komjen Budi mangkir dari panggilan KPK. Karena itu KPK menembuskan surat panggilan pemeriksaan para perwira polisi ke Presiden Joko Widodo.


Pihak Istana sudah mendapatkan surat tembusan terkait kasus Komjen Budi yang belum dinonaktifkan dari posisi Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol). (Baca: Istana Sudah Terima Tembusan Surat Panggilan untuk Saksi Komjen BG)


‎"KPK mengirim surat kepada Wakapolri agar membantu menghadirkan saksi, itu sudah kami terima," kata Mensesneg Pratikno di Istana Negara Jakarta, Jumat (30/1).




Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/try)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.






Foto Video Terkait




Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


Beri Masukan ke Jokowi soal KPK dan Polri, Akademisi Nasional Kumpul di UGM





(Foto: Bagus Kurniawan/detikcom)




Yogyakarta - Sejumlah tokoh dan akademisi nasional dari berbagai perguruan tinggi hari ini berkumpul di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM). Seruan yang dilakukan dari kampus UGM ini yang ketiga kalinya. Pertama kali pada tanggal 25 Januari 2015. Kedua pada tanggal 28 Januari 2015 dan ketiga hari ini Minggu (1/2/2015).

Mereka bertemu untuk membahas dan memberi masukan kepada presiden mengenai masalah KPK dan Polri yang belum menunjukkan solusi pemecahan.


Hadir dalam acara itu diantaranya Rektor UGM, Prof Ir Dwikorita Karnawati, Wakil Rektor Dr Paripurna, anggota tim 9 Prof Dr Hikmahanto Juwana, mantan Ketua PP Muhammadiyah, Prof Dr Syafi'i Ma'arif, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Prof Dr Edy Suandi Hamid, wakil Forum Rektor Indonesia (FRI) Prof Dr Widodo, guru besar Fisipol UGM Prof Dr Muchtar Mas'ud, Prof Dr Purwo Santosa, Prof Dr Susetyawan, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Dr Zainal Arifin Muchtar, Dr Robert Setya (UKDW), Dr Rimawan Pradiptyo dari Gerakan Masyarakat untuk Transparansi Indonesia (Gemati) dan perwakilan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UGM dan lain-lain.


Sebelum mengeluarkan pernyataan sikap, seusai sarapan pagi para peserta berdiskusi bersama di lantai 3 Ruang Multi Media UGM. Diskusi selama lebih kurang 1,5 jam itu untuk menyamakan persepsi dan redaksional isi pernyataan keprihatinan dan seruan dukungan akademisi nasional untuk pemberantasan korupsi.


Setelah diskusi selesai, peserta kemudian turun dan membacakan pernyataan sikapnya di depan Balairung UGM. Pernyataan sikap dibacakan langsung oleh guru besar Fisipol Prof Dr Muchtar Mas'ud. Satu persatu mulai dari Rektor UGM, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Prof Dr Edy Suandi Hamid, wakil Forum Rektor Indonesia (FRI) Prof Dr Widodo.


"Kita dari kampus akan terus menyuarakan dan memberikan rekomendasi berkaitan dengan situasi yang terjadi di negara ini," kata Dwikorita mengawali pidatonya.


Menurut dia kondisi Indonesia saat ini seperti dalam penanganan bencana, yakni mulai dari waspada, siaga hingga awas. Dengan demikian, pihaknya akan terus untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi di setiap level terhadap situasi saat ini.Next



Halaman 1 2




Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(bgs/try)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.








Foto Video Terkait




Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


Soal Calon Kapori Baru, Kompolnas Tunggu Putusan Praperadilan

Minggu, 01/02/2015 11:42 WIB


Ahmad Toriq - detikNews





Komjen Budi Gunawan (Foto: Herianto Batubara/detikcom)




Jakarta - Kompolnas terus mengikuti perkembangan isu pelantikan Komjen Budi Gunawan yang segera masuk meja hijau di persidangan praperadilan Senin (2/2) besok. Sudah ada angkah antisipasi yang disiapkan kalau-kalau jenderal bintang tiga itu keok di praperadilan.

"Sesuai perintah Presiden, kita tunggu dulu praperadilan menang atau tidak. Sebelum ada putusan praperadilan kita tidak akan melakukan langkah," ujar Komisioner Kompolnas Edi Hasibuan saat dihubungi, Minggu (1/2/2015).


Berbagai opsi disiapkan. Jika ternyata Komjen Budi menang, maka keputusan pelantikan diserahkan ke Presiden. Namun jika ternyata mantan ajudan Megawati Soekarnoputri itu kalah, bisa jadi Kompolnas akan menjaring nama-nama calon Kapolri baru.


"Kalau saat ini sudah ada intip mengintip nama-nama, itu bukan tahapan. Saya tegaskan Kompolnas menunggu putusan praperadilan," ujarnya.


Komjen Budi Gunawan mengajukan praperadilan atas status tersangka dugaan suap yang disematkan KPK padanya. Persidangan praperadilan itu akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan hakim tunggal Sarpin Rizaldi. Persidangan perdana akan digelar Senin (2/2) besok.


Sejumah ahli hukum meyakini pengajuan gugatan praperadian Komjen Budi ini tak akan diterima. Sebab, sesuai Pasal 77 KUHAP, status tersangka tak bisa digugat ke praperadilan.




Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(trq/try)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.








Foto Video Terkait











Sponsored Link


Twitter Recommendation



Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


Jakarta Masih Hujan, Genangan Air Bermunculan Hingga 40 Cm

Minggu, 01/02/2015 11:37 WIB


M Iqbal - detikNews





ilustrasi: Genangan air yang hambat lalu lintas (Hasan/detikFoto)

Jakarta - Hujan mengguyur wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sejak Minggu dini hari. Genangan air pun bermunculan di jalanan dan menghambat laju kendaraan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Minggu (1/2/2015), hingga pukul 11.30 WIB hujan masih mengguyur merata di seluruh wilayah DKI Jakarta. Intensitas mulai ringan hingga deras. Beberapa dilaporkan disertai guntur dan petir.


Akibat hujan itu, genangan air bermunculan di beberapa ruas jalan yang jadi langganan saat hujan deras turun di Jakarta. Ketinggian variatif hingga mencapai 40 Cm. Sementara lalu lintas relatif lancar. Petugas polisi pun tampak berada di beberapa lokasi.


Berikut data genangan air di beberapa lokasi pagi jelang siang ini:


1. Jalan Kapuk Raya dan pemukiman warga 25-30 Cm sekitar 500 m.

2. Jalan Rawamelati, Kapuk, sekitar 20-40 Cm.

3. Perempatan Green Garden Jalan Panjang sekitar 40 Cm

4. Jalan Mangga Dua, Jakarta Pusat arah kota tua sekitar 30 Cm

5. Jalan Kamal Raya arah TL Cengkareng, Jakbar 20-30 Cm sejauh sekitar 50 m.

6. Jalan S.Parman, Jakbar depan Mall Ciputra sekitar 20.

7. Jalan Yos Sudarso, Sunter, sekitar 10 Cm




Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(bal/fdn)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.






Foto Video Terkait











Sponsored Link


Twitter Recommendation



Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


Komjen BG Praperadilankan KPK, Prof Hibnu: Polri Harus Belajar Hukum Lagi

Minggu, 01/02/2015 11:35 WIB


Andi Saputra - detikNews






Jakarta - Komjen Budi Gunawan mempraperadilankan KPK atas status tersangka yang disematkan kepadanya. Hal ini menandakan Polri tidak memahami hukum acara pidana dengan baik.

"Ini bukan ranah praperadilan. Ini menunjukkan Polri harus belajar hukum lagi," kata Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof Hibnu Nugroho saat berbincang dengan detikcom, Minggu (1/2/2015).


Ahli hukum pidana itu meyakini jika dalam benak Polri tahu jika praperadilan bukanlah objek gugatan praperadilan. Hibnu menilai langkap BH hanya untuk mengulur-ulur waktu dan politis belaka. (Baca: Mabes Polri Praperadilan KPK Terkait Penetapan Tersangka Komjen Budi Gunawan)


"Praperadilan itu bukan wewenang praperadilan, bisa diketawai orang nanti," ujar Hibnu.


Pimpinan PN Jaksel telah menunjuk hakim Sarpin Rizaldi akan menjadi hakim tunggal yang memimpin sidang tersebut. Dalam catatan ICW, ia sedikitnya telah memutus 3 perkara kontroversial dan menurut KY, Sarpin telah 8 kali dilaporkan terkait aduan suap.


"Pasti gugatannya ditolak. Pasti itu," cetus Hibnu.




Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/fdn)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.






Foto Terkait











Sponsored Link


Twitter Recommendation



Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


Hikmahanto soal Isu Penyadapan: Sudah Diteror, Tidak Dapat Honor, Haha ...

Minggu, 01/02/2015 11:16 WIB


Sukma Indah Permana - detikNews





Dok Detikcom




Yogyakarta - Kabar penyadapan‎ terhadap telepon Tim 9 belakangan berhembus kencang. Sekretaris tim independen Hikmahanto Juwana mengaku bahkan dirinya menerima teror.

"Kami ini diteror juga sudah, tidak ada kepres. Sudah diteror, tidak dapat honor. Haha.." ujar Hikmah kepada wartawan di Balairung UGM, Yogyakarta, Minggu (1/2/2015)‎.


Mendengar pernyataan Hikmah, Buya Syafi'i Ma'arif yang ada di sampingnya ikut tertawa lepas.


Namun pakar hukum internasional UI ini tidak menjelaskan teror seperti apa yang diterimanya.‎ Dia juga tidak berencana melakukan respons apapun terkait aksi penyadapan tersebut.


"Kami berpasrah diri. Sejak kami ditunjuk presiden‎, kami sadar ini penuh risiko," imbuhnya.


‎Hikmah mengaku tak merasa khawatir dan tak meminta perlindungan khusus. Dia yakin Tim 9 m‎endapat dukungan dari rakyat. "Karena ini Presiden lho yang minta, bukan siapa-siapa," kata Hikmahanto.


Hikmahanto berada di Yogya untuk mengikuti 'Diskusi Mengatasi Krisis Kebangsaan' yang digelar di UGM. Hadir dalam kesempatan itu perwakilan Forum Rektor Indonesia dan para akedemisi dari berbagai daerah.




Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(sip/try)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.








Foto Video Terkait











Sponsored Link


Twitter Recommendation



Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com


Petugas Masih Cari Bocah yang Tenggelam di Kali Ciliwung

Minggu, 01/02/2015 10:55 WIB


M Iqbal - detikNews





Ilustrasi: Aliran Sungai Ciliwung (detikcom)

Jakarta - Seorang anak berusia 7 tahun tenggelam saat berenang di Kali Ciliwung Kampung Melayu, Jakarta Timur. Korban yang tenggelam sejak Sabtu (31/1) kemarin, hingga hari ini masih dalam pencarian.

"Anak usia 7 tahun tenggelam di kali flyover jembatan Kampung Melayu. Saat ini masih dalam pencarian," kata petugas Pemadam Kebakaran Jakarta Timur, Komaruddin saat dikonfirmasi, Minggu (1/2/2015)


Komarudin mengatakan, warga melaporkan anak yang tenggelam Sabtu (31/1). Si anak tenggelam saat berenang dengan temannya di kali yang persis berada di bawah fly over jembatan Kampung Melayu arah ke Casablanca.


"Evakusi penyelamatan oleh petugas Damkar" ujarnya.


"Informasinya lagi berenang dengan rekannya," imbuh Komarudin.




Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(iqb/fdn)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.






Foto Video Terkait











Sponsored Link


Twitter Recommendation



Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com