Polisi Bongkar Prostitusi Remaja di Pontianak, Ada Korban Jual Keperawanan Rp 2,5 Juta

Sabtu, 14/02/2015 10:51 WIB

Nala Edwin - detikNews

Kapolda Kalbar Brigjen Arief

Jakarta - Salah bergaul bisa berujung petaka. Seperti yang terjadi pada sejumlah gadis remaja di Pontianak, Kalbar. Demi uang dan kesenangan dunia, mereka rela menjual keperawanan. Salah satunya seorang remaja sebut saja S (17). Remaja ini menjual keperawanannya Rp 2,5 juta ke seorang pria hidung belang.

Kapolda Kalbar Brigjen Arief Sulistyanto yang mendapat laporan soal maraknya aksi prostitusi ini pun segera membentuk tim. Apalagi polisi banyak mendapat laporan dari keluarga para korban.

"Lokasi prostitusi berkedok salon atau pijat tradisional," jelas Arief, Sabtu (14/2/2015).

Dari sejumlah laporan itu pihak kepolisian melakukan penggerebekan pada Jumat (13/2). Di sebuah salon di Jl Gajah Mada, Pontianak diangkut seorang mami dan beberapa pekerja wanita. Yang menyedihkan ada beberapa pekerja yang masih di bawah umur.

"Ada yang masih 14 tahun," tegas Arief.

Polisi kemudian melakukan pendataan. Dan ternyata tak hanya S, para remaja itu mengaku memang menjual diri kepada lelaki hidung belang dan mereka dimanfaatkan si mami alias MT untuk mendapatkan keuntungan.

"Anak-anak jadi korban perdagangan orang, dan ada juga anak-anak yang menawarkan temannya yang lain," tutup Arief.

Pihak kepolisian hingga kini masih mengembangkan kasus ini. Tak menutup kemungkinan akan membongkar jaringan lain yang lebih besar.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/mad)

Sponsored Link

Twitter Recommendation

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Politisi Gerindra: Pelantikan BG Juga Libatkan Partai dan KPK

Jakarta - Politisi Gerindra, Martin Hutabarat, mengkomparasikan para kapolri sejak zaman orde baru. Pada masa orde baru, Komisi III DPR dilibatkan hanya dengan satu jawaban yaitu menyetujuinya.

"Ini sejarah republik, tahun 1987 waktu itu Pak Sanusi jadi Kapolri, kita di Komisi III jangankan bertanya, beri komentar saja tidak. Saat Pak Bambang, Timur dan Sutarman jadi Kapolri, ya bola jadi Presiden dan Komisi III," kata anggota DPR tersebut dalam diskusi Simalakama Jokowi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2015).

"Di Pak BG, bola tak hanya Presiden dan DPR, tapi juga partai dan KPK. Ini sesuatu yang beda daripada sebelumnya. Apakah ini tanda demokrasi kita? Atau makin mengentalnya partai di sistem kita? Atau karena kepemimpinan yang lemah?" tambahnya.

Martin menyatakan jika Presiden tidak mengambil sikap dan menunda permasalahan ini semakin lama maka kepolisian, KPK dan Jokowi akan merugi, termasuk merugikan negara. Pelantikan calon kapolri yang ditunda ini juga membuat bingung dunia 'persilatan' politik Indonesia.

"Satu putusan ini saja lama sekali, padahal ada banyak hal lain. Orang lagi menganalisa. Saya curiga, rupanya di Mangga Besar sudah jadi pasar taruhan Pak BG dilantik atau tidak," ujar Martin.

‎"Dua minggu lalu pasar taruhan belum tinggi, sekarang 5-6 kali lebih tinggi. Makin lama makin tinggi. Jokowi muncul di televisi, mimik dan nada suaranya dianalisa. Ini contoh negara nggak ambil putusan cepat," tambahnya.

Martin berharap permasalahan kapolri tak berlarut-larut lagi karena telah menuai perilaku kontraproduktif di kalangan masyarakat tersebut. Ia pun menyatakan Gerindra mendukung putusan terbaik Presiden untuk bangsa.

"Kita harap jangan terlalu lama lagi kalau untuk kepastian penegakan hukum. Gerindra akan dukung," tutup Martin.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(vid/aan)

Foto Video Terkait

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Soal Eksekusi Duo 'Bali Nine', Pemerintah Harus Tegas Jelaskan ke Australia

Terpidana mati 2 WN Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran (dok.AFP)

Jakarta - Australia melalui Menlunya Julie Bishop, memprotes keputusan pemerintah Indonesia yang segera mengeksekusi mati Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, terpidana kasus narkotika. Eksekusi mati ini dibayangi ancaman keretakan hubungan diplomatik Indonesia-Australia.

Pengamat hubungan internasional, Teuku Rezasyah mengatakan pemerintah harus bisa membangun komunikasi dengan Australia mengenai eksekusi mati dua warga negaranya. Komunikasi harus dilakukan agar Australia memahami eksekusi yang dilakukan memang sudah sesuai aturan hukum di Indonesia.

"Di level bilateral, pemerintah harus bisa bikin pesan yang harus dimengerti Australia. Menjelaskan bahwa hukuman mati mutlak dilakukan karena pengadilan sudah memutus secara transparan, hak terpidana sudah diberikan dengan melakukan upaya hukum," kata Rezasyah saat dihubungi Jumat (13/2/2015) malam.

Komunikasi taktis ini bisa dilakukan Presiden Jokowi langsung dengan PM Australia Tony Abbott. Memang berita soal eksekusi mati Andrew dan Myuran lanjut Rezasyah akan tetap jadi isu hangat di negeri Kanguru tersebut.

"Kita harus yakinkan hubungan bilateral sudah matang, kalau ada warga negara yang berlaku sama kita juga ngga bisa mengelak. Kita yakinkan pemerintah Australia, eksekusi sesuai aturan hukum ini tidak berdampak di sektor ekonomi, keamanan, pertahanan dan lainnya," sambung Rezasyah.

Pemerintah Australia lanjut dia tak bisa ngotot meminta 2 warganya dibebaskan dengan alasan hak asasi manusia. "Keduanya dihukum mati karena kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Jadi jangan hanya dilihat dari 2 orang ini saja, tapi juga HAM ratusan juta masyarakat Indonesia yang bisa terkena bahaya dampak dari narkotika," sambungnya. "Kejahatan narkotika tidak bisa dimaafkan," tegas Rezasyah.

Myuran dan Andrew merupakan anggota 'Bali Nine'. Kelompok asal Australia ini merupakan sindikat narkoba yang anggota berjumlah 9 orang. Mereka ditangkap dengan barang bukti berupa 8,2 kg heroin. Rencana eksekusi dua terpidana mati ini ramai diperbincangkan di Australia.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(fdn/dha)

Foto Terkait

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Politisi PDIP: Kita Tak Malu, Komjen BG Itu Calonnya PDIP

Jakarta - ‎PDIP masih kukuh pada pendiriannya agar Komjen Budi Gunawan dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kapolri. Anggota DPR Fraksi PDIP, Dwi Ria Latifa, berpendapat sikap PDIP sekali sudah ditentukan maka akan tetap mengawal hal itu.

"Maunya PDIP, kita itu susah berbelok-belok. Kalau sudah sikap A, ya tegak lurus dengan pimpinan partai di atas," kata Dwi dalam diskusi Simalakama Jokowi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2015).

Menurut Dwi, jika sikap itu perlu dikritisi pun tak akan mengubah keputusan partai. Para kader parpol berlambang banteng moncong putih ini pun akan mendukung keputusan para petingginya.

"Kalau ada gonjang ganjing PDIP tarik dukungan, kita nggak bisa salahkan orang berasumsi seperti itu. Kembali komunikasi di level pimpinan tidak akan terputus. Caranya tentu ada gayanya sendiri," ujar Dwi.

Terkait respons Jokowi yang sudah mengeluarkan sinyal terkait nasib pencalonan Komjen BG, Dwi menuturkan, pencalonan kapolri tetap keinginan rakyat. Ia juga menilai polemik ini membuat anggota Polri gamang karena seolah-olah publik menyudutkan institusi penegak hukum itu.

"Saya yakini keinginan punya ‎kapolri itu keinginan rakyat Indonesia. Anggota Polri ada perasaan gamang, di mana Polri seolah-olah disudutkan dan dipermalukan, calon kapolrinya dijadikan tersangka saat mau dilantik," ucap Dwi.

"Ada fenomena juga, Presiden dengan lembaganya seperti 'dipermalukan' KPK. Ini tidak sederhana, saya tak mau KPK itu mati, tapi momen itu tak dibaca karena ini tergantung harkat dan martabat negara dan lembaga. Pasti ada cara yang elegan," tambahnya.

Dwi pun menyatakan Komjen BG memang calon kapolri yang diusung PDIP. "Kita tak malu Komjen BG itu calonnya PDIP dan kita tak malu Presiden sekarang kader PDIP yang didukung koalisi dan rakyat. Proses politiknya sudah jalan dan keputusan harus diambil," ujarnya.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(vid/aan)

Foto Video Terkait

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Jokowi Bertemu Pentolan KIH di Rumah Dinas Wali Kota Surakarta

Sabtu, 14/02/2015 10:15 WIB

Muchus Budi R. - detikNews

Solo - Para pentolan KIH kembali melakukan 'kumpul-kumpul' di Loji Gandrung, rumah dinas wali kota Surakarta, di Jalan Slamet Riyadi, Solo. Nampak Megawati, Surya Paloh dan yang lain-lainnya memasuki gerbang Loji Gandrung. Mereka menyusul Jokowi yang telah lebih dulu berada di dalam rumah dinas peninggalan era Belanda tersebut.

Jokowi tiba di Loji Gandrung Sabtu pagi, (14/2/2015) dengan menumpang mobil Toyota Innova, kendaraan milik Wakil Gubernur Jateng Heru Sujatmoko yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Jokowi tiba di Loji Gandrung disambut oleh tuan rumah, Wali Kota Surakarta Hadi Rudyatmo, lalu diajak masuk ke dalam.

Kehadiran Jokowi tersebut sempat diketahui oleh sejumlah awak media, namun Paspampers segera meminta wartawan menjauh dan dilarang mendekati sekitar komplek rumah dinas.

Setelah cukup lama, rupanya sejumlah politisi KIH berdatangan juga ke Loji Gandrung. Diantaranya adalah Megawati Soekarnoputri, Surya Paloh, dan Romahurmuziy. Ikut hadir juga adalah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan wakilnya, Heru Sujatmoko. Tidak ada keterangan dari semua pihak yang hadir mengenai pertemuan tersebut.

"Ini pertemuan biasa," jelas Sekjen Hanura Dossy Iskandar yang dikonfirmasi.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(mbr/ndr)

Foto Video Terkait

Sponsored Link

Twitter Recommendation

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Razia di Diskotek Pujasera Jakbar, 38 Orang Positif Narkotika

Sabtu, 14/02/2015 09:35 WIB

Andri Haryanto - detikNews

Jakarta - Hari valentine kerap dirayakan dengan hura-hura bahkan cenderung mengarah ke hal negatif. Untuk mengantisipasinya, Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) DKI Jakarta menggelar razia di diskotek.

Razia dilakukan pada Sabtu (14/2) dini hari di Diskotek Pujasera yang berlokasi di Jakarta Barat. Puluhan orang terjaring dalam razia kali ini.

"Di Diskotek Pujasera terjaring 78 pengunjung. 42 Di antaranya positif narkotika," tulis tim berantas BNNP DKI Jakarta dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Sabtu (14/2/2015).

Dari 78 pengunjung tersebut, 59 laki-laki dan 19 wanita. Kemudian dari 42 orang yang terjaring tersebut, 38 di antaranya adalah laki-laki dan 10 lainnya perempuan.

Namun pada saat kegiatan operasi dilakukan di Diskotik Pujasera, tidak ditemukan barang bukti Narkotika. Puluhan orang tersebut diketahui positif narkotika setelah dilakukan pengetesan oleh tim BNNP DKI.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(kff/fdn)

Foto Video Terkait

Sponsored Link

Twitter Recommendation

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

GA Bandara Soekarno-Hatta: Air Tidak Mati Total, Hanya Tidak Terdistribusi Merata

Sabtu, 14/02/2015 09:15 WIB

Ayunda W Savitri - detikNews

Jakarta - Para penumpang dan karyawan sejak kemarin mengeluhkan air mati total di Bandara Soekarno-Hatta. Air tidak mengalir sama sekali di seluruh terminal bandara maupun perkantoran dalam komplek bandara bertaraf internasional tersebut.

"Nggak mati total, hanya alirannya berkurang," ujar General Affairs Manager AP II Soekarno-Hatta Yudis Tiawan saat dikonfirmasi, Sabtu (14/2/2015).

Yudis menyebut, tekanan air berkurang dikarenakan adanya masalah teknis pada saluran air. Sehingga distribusi air menjadi tidak merata.

"Ada masalah teknis di sistem saluran air terminal 1 dan 2 lancar. Distribusi kurang lancar karena tekanan air berkurang. Kami sudah menggantinya air manual tidak melalui keran, tapi pagi ini sudah selesai diatasi," sambungnya.

"Terminal 1 air sedikit berkurang tidak terdistribusi dengan baik. Terminal 2 tekanan normal harusnya 4,5 bar tapi karena ada problem jadi berkurang hingga 3 bar," kata Yudis.

Saat ini lanjut Yudis, pipa utama air di Bandara Soekarno-Hatta sudah diperbaiki dan sebentar lagi aliran air akan kembali normal. Dia juga meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat tidak berfungsinya saluran air dengan baik.

"Problemnya memang sedikit ada masalah di pipa utama sehingga blokade harus ditutup sehingga tidak selancar biasanya, itu sudah selesai diatasi. Sekarang sedang kami evaluasi dulu. Mohon maaf atas berkurang kenyamanan," pungkasnya.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(aws/fdn)

Foto Video Terkait

Sponsored Link

Twitter Recommendation

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com