Jakarta - Menlu Retno Marsudi menindaklanjuti e-blusukan yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Retno melakukan follow up dengan para Duta Besar.
Retno menekankan pembenahan dari hulu hingga hilir, sesuai keinginan Presiden Jokowi. Untuk itu, menjadi kewajibannya untuk menggaransi di sektor hilir, antara lain perwakilan Indonesia di luar negeri yang merupakan kewenangan Kemlu.
"Saya minta jaminan kepada para dubes untuk memastikan beresnya di sektor hilir. Saya melihat sektor hulu juga serius. Semua harus jalan bareng," kata Retno dalam keterangan pers yang diterima detikcom, Selasa (2/12/2014).
Salah satu hal menjadi sorotan Retno adalah laporan masyarakat tentang adanya oknum di dalam kedutaan. Retno mengatakan, sebagai wakil pemerintah RI di luar negeri, KBRI mestinya sungguh-sungguh melakukan perlindungan masyarakat. Siapapun yang melakukan korupsi juga harus ditindak.
"Saya terapkan zero tolerance terhadap korupsi," ujarnya.
Mantan Dubes RI untuk Belanda ini juga menyoroti kesehatan WNI, perlindungan hukum hingga fasilitas belajar-mengajar. Dalam e-blusukan itu, Retno meminta agar KBRI dan KJRI meningkatkan layanan untuk 3 hal terpenting itu.
"Saya tahu, masalah ini tidak mudah, namun harus tetap diusahakan oleh perwakilan RI,” kata Retno.
Dalam e-blusukan dengan Presiden Jokowi lalu, perwakilan TKI di Arab Saudi telah menyampaikan keluhannya melalui email karena terjadi kendala teknis kerusakan microphone. Berbagai keluhan yang dilaporkan antara lain tentang status moratorium TKI, Reformasi Birokrasi KBRI/KJRI, WNI yang terancam hukuman mati, dan pendidikan anak – anak TKI.
"Selain itu, kita menambahkan materi diantaranya agar KBRI/KJRI membuka help desk bagi WNI overstayer yang ingin pulang karena selama ini banyak calon TKI yang menjadi korban calo dengan memungut biaya besar," tambah Koordinator Tim Saudi Arabia, Sharief Rachmat.
(kff/kha)
Foto Terkait
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar