Jakarta -
Pimpinan DPR akan menemui Presiden Joko Widodo siang nanti untuk rapat konsultasi di Istana Negara. Wakil ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan salah satu yang akan dibahas adalah soal polemik isu pemberantasan korupsi.
"Fokus cukup penting dari kami juga ingin memberikan saran kepada Presiden tentang pemberantasan korupsi," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat tiba di gedung DPR, Jakarta, Senin (2/2/2015).
Fahri mengatakan selama ini tema pemberantasan korupsi seolah dilepas dari tanggung jawab Presiden. Padahal, menurut Fahri, seharusnya Presiden yang paling bertanggung jawab dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Kami beri masukan mumpung istilahnya lagi karut marut, tolong ini diambil alih keadaan ini. 12 Tahun pemberantasan korupsi tanpa koordinasi, yang ada lembaga negara satu sama lain nggak beres," ujarnya.
"Sebagian dari kita sih mungkin ada yang nikmati tontonan perkelahian antar lembaga negara, tapi jelek bagi kita semua dan itu membuat negara ini terpuruk," imbuh politikus PKS itu.
Fahri menyebut Presiden ke-6 SBY juga bersikap seolah pemberantasan korupsi lepas dari tanggung jawab Presiden. Akhirnya, justru partai yang mengusung Presiden sendiri yang kena. Banyak kader Demokrat jadi tersangka korupsi.
"Kalau dia lepas tangan terus, dia akan jadi korban. (Seperti) SBY ketika dia tidak kontrol prosesnya," tutur Fahri.
"Jadi mumpung Jokowi baru 100 hari supaya ambil alih pemberantasan korupsi, jangan ditonton dan jadi kerjaan orang lain," tegasnya.
Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB
(bal/trq)
Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.
Foto Video Terkait
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar