Jakarta - Fraksi Partai Demokrat (PD) tak teken hak interpelasi anggota DPR ke Presiden Joko Widodo terkait kenaikan harga BBM. Sikap Demokrat itu mendapat apresiasi dari PDIP sebagai pengusung Joko Widodo sebagai presiden.
Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah mengatakan, PDIP menghormati sikap Fraksi PD. Menurutnya sikap PD tersebut sejalan dengan sikap PD pada saat SBY menjadi presiden yang juga ingin mengurangi subsidi BBM.
"Kami menghormati langkah PD yang tidak ikut-ikutan mengusung interpelasi BBM yang digalang oleh KMP. Sikap tersebut sejalan dengan sikap PD pada era Presiden SBY lalu yang juga ingin mengurangi subsidi BBM," ujar Ahmad Basarah dalam pesan singkat kepada detikcom, Sabtu (29/11/2014).
Basarah mnegatakan, sikap PD tersebut sama halnya dengan posisis politik PDIP terhadap Perppu Pilkada langsung yang dikeluarkan SBY di akhir masa jabatannya. Dikatakannya, PDIP juga kemungkinan besar akan mendukung Perppu tersebut karena PDIP adalah pendukung pilkada langsung.
"Tidak mungkin PDIP akan bersikap double standar, PDIP juga kemungkinan besar akan mendukung Perppu tersbeut karena pada saat itu PDIP adalah pendukung sistem pilkada langsung. Sikap PD tersebut juga menunjukkan bahwa PD masih punya konsistensi dalam memposisikan diri sebagai "fraksi independen" di DPR, tidak ikut-ikutan blok KMP maupun KIH," kata Basarah.
"Sikapnya terhadap keputusan pemerintah mengurangi subsidi BBM tersebut dengan cara akan menggunakan hak bertanya anggota DPR melalui rapat-rapat kerja dengan pemerintah adalah sikap yang proporsional. Karena sesungguhnya kalau DPR ingin membela kepentingan rakyat, maka forum yang sangat tepat dan detil adalah bertanya kepada Menteri ESDM dan menteri-menteri terkait atas kebijakan tersebut dan efektivitas alokasi anggaran subsidi tersebut ke sektor-sektor poduktif lainnya. Publik akan terus menunggu sikap obyektif PD kepada pemerintah, sebagaimana juga PDIP telah banyak bersikap obyektif terhadap pemerintahan SBY selama 10 tahun terakhir SBY berkuasa, meskipun posisi politik PDIP tidak ikut dalam pemerintahan SBY," jelas Basarah.
Sejumlah anggota DPR dari fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) menggalang hak interpelasi ke Presiden Joko Widodo. Fraksi Partai Demokrat tak ikut-ikutan, melainkan beberapa anggotanya mengajukan hak bertanya.
"Dari teman-teman secara individu, hak menggunakannya yang diatur UU MD3 yaitu untuk mengajukan pertanyaan individu-individu," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukriyanto saat dihubungi, Jumat (28/11).
Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB
(jor/fdn)
Foto Video Terkait
Tidak ada komentar:
Posting Komentar