Jakarta - Pihak Komisaris Jenderal Budi Gunawan mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kuasa hukum Komjen Budi Fredrich Yunadi mengatakan gugatan praperadilan diajukan karena menilai prosedur penetapan tersangka tersebut cacat hukum.
Prosedur yang dimaksud Fredrich adalah terkait legalitas dalam menetapkan tersangka yang hanya ditandatangani oleh empat pimpinan KPK. Padahal, kata dia, mengacu pada pasal 21 Undang-undang tentang Tindak Pidana Korupsi menyebut bahwa jumlah pimpinan KPK itu lima orang dan bersifat kolektif kolegial.
"Sekarang pimpinan KPK cuma 4 orang, jadi apa yang dilakukan KPK sekarang cacat hukum," kata Fredrich kepada wartawan di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2015).
Menurut dia, dengan hanya ditandatangani oleh empat pimpinan maka penetapan Komjen BG sebagai tersangka melanggar prosedur hukum. Menjadi hak warga negara untuk mengajukan gugatan praperadilan, jika menganggap ada prosedur yang dilanggar dalam penetapan tersangka.
"Praperadilan itu adalah fungsi kontrol. Seseorang seperti Bambang Widjojanto, dia ditangkap dan seandainya ditahan juga punya hak kok mengajukan praperadilan," kata Fredrich.
Fredrich menanggapi santai, apabila gugatan praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan ditolak oleh Majelis Hakim. "Ya upaya-upaya kami masih banyak sekali, tapi semua masih sesuai koridor hukum, kami tidak pernah melakukan sesuatu di luar hukum," kata dia.
Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB
(erd/ndr)
Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.
Foto Video Terkait
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar