Jakarta - Presiden Jokowi tengah gencar memerangi para gembong narkoba dari menolak grasi hingga memerintahkan eksekusi mati. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung kebijakan pemerintah untuk mengeksekusi mati para gembong narkoba.
"Selama ini pemerintah melakukan penolakan grasi pengedar narkoba dan saya dukung," kata Ketua PBNU KH Said Aqil Siradj di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (30/1/2015).
Said Aqil mengatakan pihaknya mendukung semua kebijakan pemerintah berdasarkan konstitusi yang pro terhadap rakyat. Jika ada yang kurang pas, PBNU siap memberikan masukan terhadap pemerintah. NU juga menginginkan Indonesia sebagai negara terdepan yang menolak propaganda ISIS.
Pada pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Said mengatakan, JK berpesan agar Indonesia dapat menjadi contoh pelaksanaan ajaran Islam yang baik di dunia.
"Perkembangan Islam di timur tengah tidak lagi dapat diharapkan, Indonesia diminta memberikan contoh Islam yang berbudaya dan berperadaban," terangnya.
Sementara saat disinggung soal polemik KPK dan Polri, Said Aqil enggan menjawabnya. Semua keputusan diserahkan kepada Presiden Jokowi.
"Bukan urusan saya. Pandangan saya semua institusi baik Polri dan KPK bersatu kembali, bukan disadarkan kepentingan kelompok dan perorangan, termasuk Golkar bisa bersatu, dan PPP," jelasnya.
Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB
(fiq/slm)
Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.
Foto Video Terkait
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar