Sering ke Istana Bogor, Jokowi Tak Ingin Ada Rekayasa Lalu Lintas Agar Tak Ganggu Warga

Jakarta - Presiden Jokowi akan sering bertandang ke Istana Bogor. Dia sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Bogor Bima Arya. Jokowi menyampaikan, tak ingin kegiatan dia di Istana Bogor sampai mengganggu aktivitas warga.

"Saya melakukan koordinasi rapat Muspida, Kodim, Polres. Kami antisipasi karena presiden akan lebih sering beraktivitas di Bogor dan kami antisipasi aspek keamanan, aspek lalu lintas dan juga jangan sampai kepindahan ini mengganggu aktivitas warga lain," jelas Bima, Sabtu (14/2/2015).

"Presiden menyampiaikan juga melalui Mensesneg presiden tidak mau memberatkan sehingga tidak ada rekayasa lalu lintas. Kemarin pun ketika presiden datang melewati jalur dalam kebun raya sehingga tidak menimbulkan dampak macet," tambah dia.

Menurut Bima, Jokowi merasa nyaman di Istana Bogor dan bekerja dengan tenang. Selain itu juga bisa menerima tamu dalam jumlah banyak karena Bogor merupakan button zone nyaman, tenang, dan tanpa masalah.

"Itu dikatakan presiden sekarang. Tentu tamu VIP akan bermalam, mungkin tidak di dalam komplek istana. Ada sendiri, ada Wisma di sekeliling, hotel penginapan cukup banyak dan yang paling penting itu perangkat keamanan dan itu sudah dikoordinasikan oleh Kodim dan Polres," urainya.

"Pemerintah Kota Bogor tahun ini tengah mengatur kawasan seputar istana jadi klop. Jadi atau tidak presiden beraktivitas di Bogor, Pemda Bogor akan melakukan penataan itu yakni pedestrian, penataan PKL, arus lalu lintas rute Angkot diatur. Jadi ini klop sinkron dengan pemerintah Kota Bogor," tutup dia.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(edo/ndr)

Foto Video Terkait

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Menkop Puspayoga: Toko Jejaring Ancam Ekonomi Kerakyatan

Sabtu, 14/02/2015 14:42 WIB

Bagus Kurniawan - detikNews

Halaman 1 dari 2

Yogyakarta - Toko berjejaring saat ini berdiri tidak hanya di kota-kota saja namun sudah merambah hingga pedesaan. Hal tersebut akan mematikan perekonomian rakyat, terutama warga masyarakat yang berjualan di pasar-pasar tradisional.

Agar tidak mematikan pasar tradisional, pemerintah daerah wajib mengatur secara ketat keberadaan toko jejaring di wilayah masing-masing.

"Keberadaan toko jejaring nasional hingga tingkat desa pasti akan mengganggu ekonomi kerakyatan, terutama pasar tradisional dan koperasi," ungkap Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga seusai meresmikan Pasar Tradisional Desa Srigading, Kecamatan Sanden, Bantul, Sabtu (14/2/2015).

Meski mengganggu ekonomi kerakyatan kata Puspayoga, Kementerian Koperasi tidak bisa berbuat banyak. Sebab kewenangan memberikan izin berdirinya tokok jejaring nasional itu ada tingkat bupati atau walikota.

"Kita bisanya hanya mengimbau agar pendirian toko jejaring nasional agar diatur ketat. Jika perlu dilarang agar ekonomi kerakyatan dapat tumbuh dengan baik," katanya.

Selama dua hari berkunjungan di Yogyakarta terutama di sentra-sentra UKM dan pasar tradisional, dia mendapatkan banyak masukan dari para pelaku UKM. Mereka juga mengungkapkam berbagai kendala yang dihadapi UKM sehingga sulit untuk maju dan berkembang.

"Misalnya di kerajinan perak Kota Gede sudah berkembang, namun harga bahan baku perak sudah mahal dan dikenakan pajak. Setelah jadi produk juga dikenakan pajak lagi. Itu salah satu yang mereka keluhkan," katanya.Next

Halaman 1 2

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(bgs/aan)

Foto Video Terkait

Sponsored Link

Twitter Recommendation

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Politisi Gerindra: Suka Tidak Suka, Putusan Praperadilan BG Harus Dihormati

Jakarta - ‎Praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan (BG) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) akan masuk babak putusan pada Senin 16 Februari 2015 nanti. Anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat, menyatakan semua pihak harus menghormati putusan hakim apapun hasilnya.

"Apapun yang diputuskan, siapapun, suka atau tidak suka, kita sebagai negara hukum harus menghormati, menjalankan sistem, menerima putusan tersebut," kata Martin di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2015).

‎Politisi dari Partai Gerindra ini juga menilai Hakim Sarpin yang memimpin jalannya sidang praperadilan itu akan memberikan putusan yang jujur dengan hati nuraninya. Putusan itu pun akan jadi momen krusial karena seluruh Indonesia akan menantikannya.

"Putusan dia (Hakim Sarpin) akan dilihat oleh jutaan rakyat Indonesia. Putusan dia akan buat kita sadar bahwa persoalan kita ternyata masih ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya adalah putusan pengadilan," ujar Martin.

‎Kemudian, Martin menyatakan putusan praperadilan itu pun akan mengurangi energi rakyat Indonesia pada polemik Kapolri saat ini. Seperti para anggota dewan, menurut Martin, yang energinya terkuras dalam polemik Kapolri dan hubungan Polri-KPK yang bertambah keruh saat ini.

"Pendeknya, kita mendukung pengadilan untuk melaksanakan fungsinya membuat putusan. Jangan tidak dibuat putusan. Apapun putusan, kita harus jiwa besar menerimanya, siapapun itu," ucap Martin.

"Satu bulan kita tidak bisa berbuat apa-apa karena disandera suatu peristiwa di mana pemimpin kita tidak berani buat keputusan. Ini pelajaran berharga buat kita ke depan, bagaimanapun jeleknya suatu putusan, lebih baik dari pada tidak ada putusan," tambahnya.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(vid/aan)

Foto Video Terkait

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Amien Rais Dukung Zulkifli, Ini Tanggapan Bima Arya Soal Peluang Hatta

Sabtu, 14/02/2015 14:35 WIB

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews

Jakarta - Amien Rais berdiri di belakang Zulkifli Hasan dalam Kongres PAN Maret mendatang. Walau demikian, politisi PAN Bima Arya lebih memilih Hatta Rajasa. Dia yakin Amien memiliki jiwa demokrasi yang memberi peluang kepada kader lainnya.

"Kita hormati kita pahami keberpihakan Amien Rais. Kita yakin Pak Amien Rais buka ruang pemilik suara untuk menjatuhkan pilihan berbeda, karena Bang Hatta kader Pak Amien," jelas Bima di Jakarta, Sabtu (14/2/2015).

Bima yakin, peluang Hatta akan tetap terbuka. Diibaratkan Bima, lagipula Hatta dan Zulkifli ini seperti abang dan adik.

"Yang didukung Pak Amien ini Bang Zul, Bang Hatta ini abangnya Bang Zul, jadi dua-duanya yang jadi," tambah dia.

Bima secara khusus melihat soal sikap Hatta selama ini. PAN diberikan kelonggaran bagi kader muda untuk bergerak maju. Misalnya saja dalam Pilkada.

"Selama zaman Bang Hatta di DPP saya menyelami juga bagaimana rekomendasi di daerah jadi ketemu di tengah. Daerah rekomendasi apa, DPP berikan pandangan dan kita melakukan survei juga kedepan. Suatu proses diperbaiki, tidak mudah menyaring kepala daerah, kita harus meyakinkan untuk diterima siapapun. Adil terukur itu yang jadi prioritas Bang Hatta," tegas Bima.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(edo/ndr)

Foto Video Terkait

Sponsored Link

Twitter Recommendation

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

NTT Darurat Kasus Perdagangan Orang, Menaker Ingin Buat Aturan Khusus

Atambua - Menaker Hanif Dhakiri menganggap angka kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah mengkhawatirkan. Hanif pun berencana membuat peraturan khusus terkait ketenagakerjaan untuk NTT.

"Saat ini di NTT angka perdagangan orang sebesar 70 ribu kasus per tahun. Ini gawat darurat," kata Hanif di Paroki Atapupu, Atambua, Kabupaten Belu, NTT, Sabtu (14/2/2015).

Hal ini disampaikan Hanif dalam acara Kampanye Publik dan Dialog Interaktif 'Mempromosikan Migrasi Aman dan Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang'. Dialog yang dihadiri sekitar 1.000 orang warga ini diselenggarakan oleh International Organization of Migration, Keuskupan Atambua dan Kedubes Norwegia.

Kenyataan tentang perdagangan orang ke luar negeri ini memprihatinkan. Menurut Hanif, NTT pembutuhkan peraturan khusus soal ketenagakerjaan.

"Saya pertimbangkan peraturan khusus ketenagakerjaan khusus NTT agar migrasi warga NTT aman dan baik," ucap politikus PKB ini.

Hanif kemudian menceritakan pengalamannya bertemu TKI saat ke Malaysia bersama Presiden Joko Widodo. Saat ini, 80% TKI asal Belu memang dikirim ke Malaysia.

"Nantinya penempatan TKI ke Malaysia hanya 1 pintu. Indonesia hanya akan kirim TKI ke Malaysia melalui jalur legal, Malaysia juga hanya menerima yang legal," ujar Hanif.

Migrasi WNI ke luar negeri untuk menjadi TKI memang menjanjikan peluang emas, namun harus diingatkan pula bahwa ada pula bahayanya. Hanif mewanti-wanti agar warga yang ingin menjadi TKI agar mengikuti prosedur resmi dan tidak mudah diiming-imingi calo.

"Kalau kerja di luar negeri harus lewat jalur resmi. Ada yang ajak ke Malaysia, tanya darimana. Punya surat izin atau tidak? Pemerintah sudah melarang calo-calo," ungkap Hanif mewanti-wanti warga Atambua.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(imk/aan)

Foto Terkait

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Hasto, Tjahjo dan Hendropriyono Akan Dikonfrontir di Komisi III DPR Senin

Jakarta - ‎Plt Sekjen PDIP Hasto Kristyanto menyatakan Abraham Samad pernah melakukan lobi politik untuk mendapatkan kursi RI 2 pada masa Pemilu 2014 lalu. Pernyataan itu merembet pada politisi PDIP lainnya Tjhajo Kumolo dan mantan Kepala BIN Hendropriyono.

Untuk mengklarifikasi hal itu, Komisi III DPR RI akan mengkonfrontir ketiganya di Senayan pada Senin (16/2) pukul 10.00. Konfrontasi itu untuk mengklarifikasi dari ketiga tokoh yang akrab dengan PDIP tersebut perihal lobi-lobi politik si Ketua KPK.

"Bagi kita penting mengklarifikasi sejauh mana keterangan Saudara Hasto mengandung kebenaran. Karena disebut nama-nama orang yang penting, saya kira hanya bertanya saja, apa betul ada?" kata anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat.

Martin menyampaikan hal ini usai diskusi 'Simalakama Jokowi' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2015). ‎Ia menambahkan, klarifikasi itu penting karena ada UU KPK yang mengatur kode etik pimpinan KPK.

"Sebab dari segi UU KPK, kalau Saudara Abraham Samad itu yang mengambil prakarsa, dia datang ke KPK mengutarakan niatnya menjadi calon wakil presiden, dan dia melakukan itu terus menerus tanpa sepengetahuan pimpinan lainnya," ujar Martin.

"Apalagi kalau sampai memberikan iming-iming yang terkait kedudukan dan jabatannya sebagai ketua KPK, itu sudah salah besar. Tapi kalau sekiranya itu tidak betul, ya kan kita bisa tahu," tambahnya.

‎Oleh karena itu, menurut Martin, KPK segera membentuk komite etik agar tudingan seperti itu bisa diselesaikan dengan cepat. Karena penyalahgunaan wewenang pun bisa terjadi di KPK.

"Yang jelas, kita mendorong agar KPK segera membentuk komite etik. Supaya diperiksa, diselidiki betul, diverifikasi seluruh fakta-fakta yang ada terkait masalah dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pimpinan KPK," ucap Martin.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(vid/aan)

Foto Video Terkait

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Akhir Maret 2015 Tiket TransJ, Kopaja AC dan APTB Terintegrasi

Sabtu, 14/02/2015 14:28 WIB

Ayunda W Savitri - detikNews

Jakarta - TransJ mulai hari ini hingga 20 Februari 2015 mendatang memberlakukan uji coba e-Ticketing di Koridor 4 (Pulo Gadung-Dukuh Atas) dan 6 (Ragunan-Dukuh Atas). Selanjutnya, tanggal 21 Februari full e-Ticketing tanpa menyediakan karcis kertas.

Bagaimana dengan penumpang yang akan naik Kopaja AC atau Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB)? Apakah mereka juga harus membayar dua kali alias dobel seperti yang sudah-sudah?

"Selama belum terigentrasi, bayar lagi. Tapi sebentar lagi harusnya tidak (bayar dobel) lagi," ujar Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Antonius Kosasih saat dihubungi, Sabtu (14/2/2015).

"Saya sudah bicara dengan 4 pihak, yakni pihak TransJ, TransJ-Kopaja, Dishubtrans dan Indonesia Infrastructure Initiative (IndII) yang didirikan oleh Australian Aid. Kalau sudah ada Dishubtrans yang bikin izin trayek, nanti yang bantu konsultasinya IndII. Sebab, jalur busway tidak diperuntukkan untuk bus sedang makanya butuh bantuan dari Dishubtrans," lanjutnya.

Menurut Kosasih, saat ini pihaknya masih mengkaji pembayaran dengan metode rupiah per kilometer (Rp/Km) yang akan diterapkan bagi angkutan Kopaja AC dan APTB. Pihaknya menargetkan, terintegrasinya pembayaran tersebut bisa terealisasi pada Maret yang akan datang.

"Kita rencananya akhir Maret 2015 sudah terintegrasi. Kita coba bareng kalau bisa, ini rencana. Kalau sudah nanti bus Kopaja AC ganti logo sama TransJ. Selama ini (mereka pakai logo) sendiri," tutup Kosasih.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(aws/mok)

Foto Video Terkait

Sponsored Link

Twitter Recommendation

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com