Sering ke Istana Bogor, Jokowi Tak Ingin Ada Rekayasa Lalu Lintas Agar Tak Ganggu Warga

Jakarta - Presiden Jokowi akan sering bertandang ke Istana Bogor. Dia sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Bogor Bima Arya. Jokowi menyampaikan, tak ingin kegiatan dia di Istana Bogor sampai mengganggu aktivitas warga.

"Saya melakukan koordinasi rapat Muspida, Kodim, Polres. Kami antisipasi karena presiden akan lebih sering beraktivitas di Bogor dan kami antisipasi aspek keamanan, aspek lalu lintas dan juga jangan sampai kepindahan ini mengganggu aktivitas warga lain," jelas Bima, Sabtu (14/2/2015).

"Presiden menyampiaikan juga melalui Mensesneg presiden tidak mau memberatkan sehingga tidak ada rekayasa lalu lintas. Kemarin pun ketika presiden datang melewati jalur dalam kebun raya sehingga tidak menimbulkan dampak macet," tambah dia.

Menurut Bima, Jokowi merasa nyaman di Istana Bogor dan bekerja dengan tenang. Selain itu juga bisa menerima tamu dalam jumlah banyak karena Bogor merupakan button zone nyaman, tenang, dan tanpa masalah.

"Itu dikatakan presiden sekarang. Tentu tamu VIP akan bermalam, mungkin tidak di dalam komplek istana. Ada sendiri, ada Wisma di sekeliling, hotel penginapan cukup banyak dan yang paling penting itu perangkat keamanan dan itu sudah dikoordinasikan oleh Kodim dan Polres," urainya.

"Pemerintah Kota Bogor tahun ini tengah mengatur kawasan seputar istana jadi klop. Jadi atau tidak presiden beraktivitas di Bogor, Pemda Bogor akan melakukan penataan itu yakni pedestrian, penataan PKL, arus lalu lintas rute Angkot diatur. Jadi ini klop sinkron dengan pemerintah Kota Bogor," tutup dia.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(edo/ndr)

Foto Video Terkait

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Menkop Puspayoga: Toko Jejaring Ancam Ekonomi Kerakyatan

Sabtu, 14/02/2015 14:42 WIB

Bagus Kurniawan - detikNews

Halaman 1 dari 2

Yogyakarta - Toko berjejaring saat ini berdiri tidak hanya di kota-kota saja namun sudah merambah hingga pedesaan. Hal tersebut akan mematikan perekonomian rakyat, terutama warga masyarakat yang berjualan di pasar-pasar tradisional.

Agar tidak mematikan pasar tradisional, pemerintah daerah wajib mengatur secara ketat keberadaan toko jejaring di wilayah masing-masing.

"Keberadaan toko jejaring nasional hingga tingkat desa pasti akan mengganggu ekonomi kerakyatan, terutama pasar tradisional dan koperasi," ungkap Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga seusai meresmikan Pasar Tradisional Desa Srigading, Kecamatan Sanden, Bantul, Sabtu (14/2/2015).

Meski mengganggu ekonomi kerakyatan kata Puspayoga, Kementerian Koperasi tidak bisa berbuat banyak. Sebab kewenangan memberikan izin berdirinya tokok jejaring nasional itu ada tingkat bupati atau walikota.

"Kita bisanya hanya mengimbau agar pendirian toko jejaring nasional agar diatur ketat. Jika perlu dilarang agar ekonomi kerakyatan dapat tumbuh dengan baik," katanya.

Selama dua hari berkunjungan di Yogyakarta terutama di sentra-sentra UKM dan pasar tradisional, dia mendapatkan banyak masukan dari para pelaku UKM. Mereka juga mengungkapkam berbagai kendala yang dihadapi UKM sehingga sulit untuk maju dan berkembang.

"Misalnya di kerajinan perak Kota Gede sudah berkembang, namun harga bahan baku perak sudah mahal dan dikenakan pajak. Setelah jadi produk juga dikenakan pajak lagi. Itu salah satu yang mereka keluhkan," katanya.Next

Halaman 1 2

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(bgs/aan)

Foto Video Terkait

Sponsored Link

Twitter Recommendation

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Politisi Gerindra: Suka Tidak Suka, Putusan Praperadilan BG Harus Dihormati

Jakarta - ‎Praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan (BG) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) akan masuk babak putusan pada Senin 16 Februari 2015 nanti. Anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat, menyatakan semua pihak harus menghormati putusan hakim apapun hasilnya.

"Apapun yang diputuskan, siapapun, suka atau tidak suka, kita sebagai negara hukum harus menghormati, menjalankan sistem, menerima putusan tersebut," kata Martin di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2015).

‎Politisi dari Partai Gerindra ini juga menilai Hakim Sarpin yang memimpin jalannya sidang praperadilan itu akan memberikan putusan yang jujur dengan hati nuraninya. Putusan itu pun akan jadi momen krusial karena seluruh Indonesia akan menantikannya.

"Putusan dia (Hakim Sarpin) akan dilihat oleh jutaan rakyat Indonesia. Putusan dia akan buat kita sadar bahwa persoalan kita ternyata masih ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya adalah putusan pengadilan," ujar Martin.

‎Kemudian, Martin menyatakan putusan praperadilan itu pun akan mengurangi energi rakyat Indonesia pada polemik Kapolri saat ini. Seperti para anggota dewan, menurut Martin, yang energinya terkuras dalam polemik Kapolri dan hubungan Polri-KPK yang bertambah keruh saat ini.

"Pendeknya, kita mendukung pengadilan untuk melaksanakan fungsinya membuat putusan. Jangan tidak dibuat putusan. Apapun putusan, kita harus jiwa besar menerimanya, siapapun itu," ucap Martin.

"Satu bulan kita tidak bisa berbuat apa-apa karena disandera suatu peristiwa di mana pemimpin kita tidak berani buat keputusan. Ini pelajaran berharga buat kita ke depan, bagaimanapun jeleknya suatu putusan, lebih baik dari pada tidak ada putusan," tambahnya.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(vid/aan)

Foto Video Terkait

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Amien Rais Dukung Zulkifli, Ini Tanggapan Bima Arya Soal Peluang Hatta

Sabtu, 14/02/2015 14:35 WIB

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews

Jakarta - Amien Rais berdiri di belakang Zulkifli Hasan dalam Kongres PAN Maret mendatang. Walau demikian, politisi PAN Bima Arya lebih memilih Hatta Rajasa. Dia yakin Amien memiliki jiwa demokrasi yang memberi peluang kepada kader lainnya.

"Kita hormati kita pahami keberpihakan Amien Rais. Kita yakin Pak Amien Rais buka ruang pemilik suara untuk menjatuhkan pilihan berbeda, karena Bang Hatta kader Pak Amien," jelas Bima di Jakarta, Sabtu (14/2/2015).

Bima yakin, peluang Hatta akan tetap terbuka. Diibaratkan Bima, lagipula Hatta dan Zulkifli ini seperti abang dan adik.

"Yang didukung Pak Amien ini Bang Zul, Bang Hatta ini abangnya Bang Zul, jadi dua-duanya yang jadi," tambah dia.

Bima secara khusus melihat soal sikap Hatta selama ini. PAN diberikan kelonggaran bagi kader muda untuk bergerak maju. Misalnya saja dalam Pilkada.

"Selama zaman Bang Hatta di DPP saya menyelami juga bagaimana rekomendasi di daerah jadi ketemu di tengah. Daerah rekomendasi apa, DPP berikan pandangan dan kita melakukan survei juga kedepan. Suatu proses diperbaiki, tidak mudah menyaring kepala daerah, kita harus meyakinkan untuk diterima siapapun. Adil terukur itu yang jadi prioritas Bang Hatta," tegas Bima.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(edo/ndr)

Foto Video Terkait

Sponsored Link

Twitter Recommendation

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

NTT Darurat Kasus Perdagangan Orang, Menaker Ingin Buat Aturan Khusus

Atambua - Menaker Hanif Dhakiri menganggap angka kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur (NTT) sudah mengkhawatirkan. Hanif pun berencana membuat peraturan khusus terkait ketenagakerjaan untuk NTT.

"Saat ini di NTT angka perdagangan orang sebesar 70 ribu kasus per tahun. Ini gawat darurat," kata Hanif di Paroki Atapupu, Atambua, Kabupaten Belu, NTT, Sabtu (14/2/2015).

Hal ini disampaikan Hanif dalam acara Kampanye Publik dan Dialog Interaktif 'Mempromosikan Migrasi Aman dan Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang'. Dialog yang dihadiri sekitar 1.000 orang warga ini diselenggarakan oleh International Organization of Migration, Keuskupan Atambua dan Kedubes Norwegia.

Kenyataan tentang perdagangan orang ke luar negeri ini memprihatinkan. Menurut Hanif, NTT pembutuhkan peraturan khusus soal ketenagakerjaan.

"Saya pertimbangkan peraturan khusus ketenagakerjaan khusus NTT agar migrasi warga NTT aman dan baik," ucap politikus PKB ini.

Hanif kemudian menceritakan pengalamannya bertemu TKI saat ke Malaysia bersama Presiden Joko Widodo. Saat ini, 80% TKI asal Belu memang dikirim ke Malaysia.

"Nantinya penempatan TKI ke Malaysia hanya 1 pintu. Indonesia hanya akan kirim TKI ke Malaysia melalui jalur legal, Malaysia juga hanya menerima yang legal," ujar Hanif.

Migrasi WNI ke luar negeri untuk menjadi TKI memang menjanjikan peluang emas, namun harus diingatkan pula bahwa ada pula bahayanya. Hanif mewanti-wanti agar warga yang ingin menjadi TKI agar mengikuti prosedur resmi dan tidak mudah diiming-imingi calo.

"Kalau kerja di luar negeri harus lewat jalur resmi. Ada yang ajak ke Malaysia, tanya darimana. Punya surat izin atau tidak? Pemerintah sudah melarang calo-calo," ungkap Hanif mewanti-wanti warga Atambua.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(imk/aan)

Foto Terkait

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Hasto, Tjahjo dan Hendropriyono Akan Dikonfrontir di Komisi III DPR Senin

Jakarta - ‎Plt Sekjen PDIP Hasto Kristyanto menyatakan Abraham Samad pernah melakukan lobi politik untuk mendapatkan kursi RI 2 pada masa Pemilu 2014 lalu. Pernyataan itu merembet pada politisi PDIP lainnya Tjhajo Kumolo dan mantan Kepala BIN Hendropriyono.

Untuk mengklarifikasi hal itu, Komisi III DPR RI akan mengkonfrontir ketiganya di Senayan pada Senin (16/2) pukul 10.00. Konfrontasi itu untuk mengklarifikasi dari ketiga tokoh yang akrab dengan PDIP tersebut perihal lobi-lobi politik si Ketua KPK.

"Bagi kita penting mengklarifikasi sejauh mana keterangan Saudara Hasto mengandung kebenaran. Karena disebut nama-nama orang yang penting, saya kira hanya bertanya saja, apa betul ada?" kata anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat.

Martin menyampaikan hal ini usai diskusi 'Simalakama Jokowi' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2015). ‎Ia menambahkan, klarifikasi itu penting karena ada UU KPK yang mengatur kode etik pimpinan KPK.

"Sebab dari segi UU KPK, kalau Saudara Abraham Samad itu yang mengambil prakarsa, dia datang ke KPK mengutarakan niatnya menjadi calon wakil presiden, dan dia melakukan itu terus menerus tanpa sepengetahuan pimpinan lainnya," ujar Martin.

"Apalagi kalau sampai memberikan iming-iming yang terkait kedudukan dan jabatannya sebagai ketua KPK, itu sudah salah besar. Tapi kalau sekiranya itu tidak betul, ya kan kita bisa tahu," tambahnya.

‎Oleh karena itu, menurut Martin, KPK segera membentuk komite etik agar tudingan seperti itu bisa diselesaikan dengan cepat. Karena penyalahgunaan wewenang pun bisa terjadi di KPK.

"Yang jelas, kita mendorong agar KPK segera membentuk komite etik. Supaya diperiksa, diselidiki betul, diverifikasi seluruh fakta-fakta yang ada terkait masalah dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pimpinan KPK," ucap Martin.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(vid/aan)

Foto Video Terkait

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Akhir Maret 2015 Tiket TransJ, Kopaja AC dan APTB Terintegrasi

Sabtu, 14/02/2015 14:28 WIB

Ayunda W Savitri - detikNews

Jakarta - TransJ mulai hari ini hingga 20 Februari 2015 mendatang memberlakukan uji coba e-Ticketing di Koridor 4 (Pulo Gadung-Dukuh Atas) dan 6 (Ragunan-Dukuh Atas). Selanjutnya, tanggal 21 Februari full e-Ticketing tanpa menyediakan karcis kertas.

Bagaimana dengan penumpang yang akan naik Kopaja AC atau Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB)? Apakah mereka juga harus membayar dua kali alias dobel seperti yang sudah-sudah?

"Selama belum terigentrasi, bayar lagi. Tapi sebentar lagi harusnya tidak (bayar dobel) lagi," ujar Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Antonius Kosasih saat dihubungi, Sabtu (14/2/2015).

"Saya sudah bicara dengan 4 pihak, yakni pihak TransJ, TransJ-Kopaja, Dishubtrans dan Indonesia Infrastructure Initiative (IndII) yang didirikan oleh Australian Aid. Kalau sudah ada Dishubtrans yang bikin izin trayek, nanti yang bantu konsultasinya IndII. Sebab, jalur busway tidak diperuntukkan untuk bus sedang makanya butuh bantuan dari Dishubtrans," lanjutnya.

Menurut Kosasih, saat ini pihaknya masih mengkaji pembayaran dengan metode rupiah per kilometer (Rp/Km) yang akan diterapkan bagi angkutan Kopaja AC dan APTB. Pihaknya menargetkan, terintegrasinya pembayaran tersebut bisa terealisasi pada Maret yang akan datang.

"Kita rencananya akhir Maret 2015 sudah terintegrasi. Kita coba bareng kalau bisa, ini rencana. Kalau sudah nanti bus Kopaja AC ganti logo sama TransJ. Selama ini (mereka pakai logo) sendiri," tutup Kosasih.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(aws/mok)

Foto Video Terkait

Sponsored Link

Twitter Recommendation

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Praperadilan BG Seperti Uji Materi, KY: Nggak Pernah Seheboh Ini

Sabtu, 14/02/2015 14:22 WIB

Dhani Irawan - detikNews

Jakarta - Komisi Yudisial (KY) menilai jalannya sidang praperadilan yang diajukan oleh Komjen Budi Gunawan (BG) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) sudah seperti sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Lantaran ada keterangan ahli yang dihadirkan langsung dalam sidang tersebut.

"Setahu saya juga sidang praperadilan nggak pernah seheboh ini," ucap Komisioner KY Imam Anshori saat dihubungi, Sabtu (14/2/2015).

Memang sebenarnya sidang praperadilan berlangsung singkat. Namun kehadiran ahli merupakan kewenangan hakim kepada pihak pemohon (BG) dan termohon (KPK) dalam membuktikan dalil masing-masing.

"Hakim sudah bagus memberikan kesempatan kepada kedua pihak. Kemarin kan masing-masing diberikan waktu 2 hari untuk pembuktian dan mereka juga menghadirkan ahli," kata Imam.

Dalam sidang tersebut, baik kubu BG maupun KPK menghadirkan masing-masing 4 saksi fakta dan 4 orang ahli. Selain itu, kubu BG juga menghadirkan bukti tertulis berupa 73 dokumen, sementara kubu KPK menyertakan 22 bukti tertulis dan 1 rekaman Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR yang menghadirkan Ketua PPATK.

Sidang berlangsung dari hari Senin (9/2) hingga hari Jumat (12/2) di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan. Hakim tunggal Sarpin Rizaldi yang memimpin sidang menyatakan akan membacakan putusan praperadilan tersebut pada hari Senin (16/2). Baik kubu BG maupun kubu KPK yakin hakim akan memberikan putusan terbaik atas permohonan praperadilan tersebut.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(dha/ndr)

Foto Video Terkait

Sponsored Link

Twitter Recommendation

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Menkop UKM Akan Luncurkan Kartu Izin Usaha Mikro-Kecil

Sabtu, 14/02/2015 14:20 WIB

Bagus Kurniawan - detikNews

Yogyakarta - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah akan meluncurkan kartu izin usaha mikro kecil. Tujuannya untuk mempermudah proses pengurus izin dan kepastian usaha bagi pelaku usaha kecil dan mikro. Sebab selama ini masalah izin tersebut dianggap masih menjadi kendala bagi para pelaku UMKM.

"Sekitar satu pekan yang lalu Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian Dalam Negeri telah melakukan MoU mengenai pengurusan kartu usaha mikro dan kecil," kata Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga saat meresmikan di Pasar Tradisional Desa Srigading, Kecamatan Sanden, Bantul, Sabtu (14/2/2015).

Menurut Puspayoga, rencana launching kartu izin usaha mikro dan kecil akan dilakukan di Bali pada akhir bulan Februari ini. Pengurusan izin usaha mikro dan kecil tersebut akan dipermudah. Sebelumnya pengurusan izin harus sampai ke bupati. Namun setelah ini bisa diurus sampai tingkat kecamatan, lurah atau kepala desa saja.

Nantinya, kata Puspayoga, para pelaku usaha mikro dan kecil yang sudah memiliki kartu tersebut bisa mengakses permodalan melalui Bank BRI. Sebab Kementerian Koperasi dan UKM sudah melakukan kerjasama untuk mempermudah usaha mikro dan kecil mendapatkan kredit modal usaha.

"Ini akan lebih cepat dan tidak dikenaikan biaya sepeser pun dan ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah kepada ekonomi kerakyatan terutama kepada pelaku usaha mikro dan kecil," katanya.

Dia mengatakan yang masuk kategori usaha mikro adalah usaha yang omzetnya maksimal Rp 300 juta dalam satu tahun. Sedangkan yang masuk usaha kecil adalah pelaku usaha dengan omzet mencapai Rp 300 juta - Rp 2,5 miliar.

"Untuk kartunya nanti hanya satu lembar kertas saja," pungkas dia.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(bgs/aan)

Foto Video Terkait

Sponsored Link

Twitter Recommendation

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Kapolri Baru Harus Evaluasi Kasus yang Jerat Pimpinan KPK

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum juga memutuskan status Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, apakah dibatalkan atau tidak. Tapi siapa pun Kapolrinya, dia harus bisa mengevaluasi kasus yang menjerat para pimpinan KPK.

"Perintahkan Kapolri baru untuk audit internal, penegakan kode etik dan apa yang mereka lakukan ke komisioner KPK berdasarkan hukum atau tidak. Jika ditemukan tidak, maka dikeluarkan SP3," kata pakar hukum tata negara Refly Harun usai diskusi 'Simalakama Jokowi' di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2015).

Selain itu, tugas Kapolri baru, disebutkan Refly, harus mampu memperbaiki hubungan Polri dengan KPK dan masyarakat. Namun KPK juga harus melakukan hal-hal tertentu seperti membentuk komite etik.

"Lalu perintahkan Kapolri baru untuk restorasi hubungan dengan KPK. Tapi hal yang sama, KPK juga harus besar hati membentuk komite etik independen, sehingga ke depan ada sinergi pemberantasan korupsi yang baik," ujar Refly.

Refly tidak menyebutkan spesifik siapa Kapolri baru tersebut. Walau begitu, ia menyatakan tidak elok jika seorang tersangka dilantik menjadi pimpinan satu lembaga penegakan hukum yang sangat besar seperti Polri.

"Mana yang lebih ‎tercela, melantik seorang tersangka atau tidak melantik tersangka? Saya dengan tegas mengatakan melantik seorang tersangka itu yang tercela," tutup Refly.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(vid/mok)

Foto Video Terkait

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Menteri Anies Ingin Muhammadiyah Beri Perhatian di Masalah Kebudayaan

Sabtu, 14/02/2015 14:14 WIB

Sukma Indah Permana - detikNews

Yogyakarta - Mendikbud Anies Baswedan menemui sejumlah pimpinan PP Muhammadiyah di Yogyakarta. Dalam pertemuan itu, Anies berpesan agar Muhammadiyah memberi perhatian di bidang budaya.

"‎Masalah pendidikan ada banyak. Stok masalah banyak sekali, kita akan cari apa yang akan kita lakukan," ujar Anies di kantor PP Muhammadiyah Jalan Cik Ditiro, Yogyakarta, Sabtu (14/2/2015).

"Pertama kegiatan pendidikan. Kedua budaya. Kami ingin orang Muhammadiyah memberi perhatian di masalah kebudayaan. Pendidikan ada di dalam kebudayaan,"‎ imbuhnya.

Anies memberi contoh perhatian ini bisa diwujudkan dalam bentuk festival kesenian. Menurutnya, potensi anak-anak muda kreatif harus didorong oleh Ormas Islam salah satunya Muhammadiyah.‎ "Di sini banyak kegiatan budaya yang tidak dilakukan oleh orang Islam," ujar Anies.

"Pesantren kaligrafi masih sangat sedikit. Satu di Sukabumi. Kalau tidak cepat-cepat, kita akan habis supply ini," ‎‎imbuhnya.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(sip/aan)

Foto Terkait

Sponsored Link

Twitter Recommendation

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Menkop UKM Resmikan Pasar Tradisional Desa di Bantul

Sabtu, 14/02/2015 14:24 WIB

Bagus Kurniawan - detikNews

Halaman 1 dari 2

Yogyakarta - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga meresmikan pasar tradisional desa di Desa Srigading Kecamatan Sanden Bantul. Dia berharap pasar tradisional tetap eksis sehingga mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Selain Pasar Desa Srigading, Puspayoga didampingi istri bersama Bupati Bantul Sri Suryawidati meresmikan Pasar Tradisional Desa Potorono Banguntapan, Pasar Kaki Lima Niten dan koperasi di Kasongan. Di Pasar Tradisional Desa Sri Gading, dia juga meresmikan Toko Koperasi Sarono Mukti.

"Pasar dan koperasi yang mengelolanya harus memberikan manfaat kepada anggotanya," ungkap Puspayoga saat memberikan pidato sambutan di Pasar Desa Srigading, Sanden, Sabtu (14/2/2014).

Dia mengatakan pasar-pasar tradisional harus berani mendirikan koperasi sebab koperasi akan besar dan memberikan keuntungan kepada anggotanya melalui Sisa Hasil Usaha (SHU). Sedangkan untuk supermarket keuntungannya hanya dimiliki oleh pengusaha saja.

Dia kemudian bercerita saat mengumpulkan ratusan pedagang sate dari Madura. Saat berdialog dia bertanya para pedagang sate, kecap untuk bumbu setiap harinya itu dari mana membelinya.

Para pedagang kata Puspayoga, membeli dari toko. Demikian pula kertas untuk membungkus sate tersebut juga dibeli dari toko.

"Mereka saya tanya kenapa beli di toko. Mereka mengaku tidak punya toko," katanya.Next

Halaman 1 2

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(bgs/aan)

Foto Video Terkait

Sponsored Link

Twitter Recommendation

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Menkop UKM Resmikan Pasar Tradisional Desa di Bantul

Siswa Dilarang Merayakan Hari Valentine!

Beberapa pemerintah daerah, seperti Surabaya, Depok, Bandung dan wilayah Jawa Barat melarang siswa SD-SMA merayakan hari Valentine yang jatuh pada 14 Februari 2015. Alasannya, perayaan hari Valentine tidak sesuai dengan norma dan kebudayaan Indonesia. Bila Anda setuju dengan larangan merayakan hari Valentine itu, pilih Pro!

Seharusnya Jokowi Libatkan Intelijen Terkait Polemik Kapolri

[unable to retrieve full-text content]

Presiden Jokowi dinilai harus mendengarkan dan mengevaluasi informasi dari intelijen terkait Kapolri. Jokowi juga seharusnya bisa menggunakan segala macam informasi yang dimiliki, bukan hanya asal partainya saja.

TransJ Mulai Uji Coba e-Ticketing di Koridor 4 dan 6

Sabtu, 14/02/2015 13:58 WIB

Ayunda W Savitri - detikNews

(Dok detikcom)

Jakarta - Mulai hari ini hingga 20 Februari 2015 mendatang, PT Transportasi Jakarta memberlakukan uji coba sistem pembayaran karcis elektronik (e-Ticketing) di Koridor 4 dan 6. Hal ini menyusul pemasangan mesin elektronik di kedua koridor yang sempat tertunda sebelumnya.

"Hari ini uji coba pertama e-Ticketing sampai 20 Februari untuk koridor 4 dan 6," ujar Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Antonius Kosasih saat dihubungi, Sabtu (14/2/2015).

Selanjutnya, e-Ticketing full di Koridor 4 dan 6 akan diberlakukan terhitung mulai 21 Februari. Artinya, tidak ada lagi karcis kertas yang disediakan pada loket kedua halte tersebut seperti yang sudah-sudah.

"21 Februari mulai full e-ticketing, jadi nggak terima lagi karcis sobek. Dengan begitu, seluruh koridor nantinya 100 persen e-Ticketing," jelasnya.

Bagi yang belum memiliki kartu, bisa membeli kartu perdana seharga Rp 40 ribu dengan saldo terisi Rp 20 ribu.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(aws/mok)

Foto Video Terkait

Sponsored Link

Twitter Recommendation

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

KY Beri Sindiran: Praperadilan BG Sudah Seperti Uji Materi di MK

Sabtu, 14/02/2015 13:59 WIB

Dhani Irawan - detikNews

Jakarta - Seminggu ini, sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG) berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan‎ (PN Jaksel). Sidang tersebut memang menyita perhatian publik di tengah konflik Polri dan KPK.

"Memang seperti uji materi karena nggak biasanya menghadirkan ahli seperti kemarin. Sidang praperadilan biasanya nggak seperti kemarin," kata Komisioner Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori saat dihubungi, Sabtu (14/2/2015).

Sidang praperadilan yang dipimpin oleh hakim tunggal Sarpin Rizaldi tersebut berlangsung dari hari Senin (9/2) hingga hari Jumat (12/2). Sarpin memang berwenang memberi kesempatan kepada kedua kubu untuk menghadirkan ahli dan saksi.

"Hakim memang berwenang untuk memberikan kesempatan kepada pemohon dan termohon menghadirkan ahli. Yang penting waktunya 1 minggu," ucap Imam. Biasanya sidang praperadialn hanya menghadirkan bukti tanpa mendengar kesaksian ahli.

Dalam sidang tersebut, kedua kubu diberikan kesempatan masing-masing 2 hari untuk mengajukan pembuktian. Kemudian baru pada Senin (16/2), hakim Sarpin baru akan membacakan putusan atas permohonan praperadilan tersebut.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(dha/ndr)

Foto Video Terkait

Sponsored Link

Twitter Recommendation

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Cegah Prostitusi Anak di Pontianak, Polisi Minta Orangtua dan Guru Lebih Peduli

Jakarta - Prostitusi anak di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) sudah mengkhawatirkan. Polisi menemukan tak sedikit remaja yang menjual diri karena demi kebutuhan ekonomi hura-hura semata. Mengatasinya, diperlukan peran serta masyarakat.

"Untuk mengantisipasi hal tersebut, Polri tidak bisa kerja sendirian, tetapi perlu keterlibatan semua pihak, mulai dari para orangtua, untuk lebih peduli dan memberikan perhatian tethadap putra putrinya, demikian pula para dewan guru, karena para korban mayoritas masih berstatus Pelajar SMP dan SMA," jelas Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulistyanto, Sabtu (14/2/2015).

Arief yang turun langsung menangani perkara ini menjelaskan. Dirinya geram mendengar banyaknya laporan masyarakat yang masuk dari para keluarga korban ke kepolisian. Dia pun membentuk tim dan melakukan penindakan. Polisi mengamankan beberapa pelaku, ada dua pria hidung belang dan dua perempuan yang menjadi mami yang diamankan.

"Pengawasan dari guru BP, maupun wali kelas sangat diharapkan, demikian juga peran dari para tokoh agama, karena bila anak-anak ini dibentengi dengan ahlak yang baik, iman yang kokoh, agama yang kuat, akan menghasilkan generasi muda yang berkualitas," jelas Arief.

Dia juga menyampaikan, apabila ketiga komponen tersebut dapat bersinergi ditambah dengan peran para tokoh adat, maka apa yang dikawatirkan banyak pihak dapat ditepis. Namun jika hal tersebut juga tidak mempan, maka alternatif yang paling akhir adalah penegakan hukum yang konsisten.

Pihak kepolisian juga bekerjasama dengan Pemerintah Kota Pontianak melakukan penertiban terhadap tempat hiburan malam, penertiban penjualan miniman beralkohol, menginventarisir lokasi panti pijat dan melakukan razia terhadap Lokasi yang diduga digunakan untuk melakukan prostitusi terselubung.

"Terhadap pelaku yang telah berhasil diamankan Polisi, akan dilakukan pendalaman untuk membongkar jaringan penjualan anak dibawah umur," tutup dia.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/mad)

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Tiba di Yogyakarta, Menteri Anies Diskusi Pendidikan di PP Muhammadiyah

Yogyakarta - Mendikbud Anies Baswedan siang ini berkunjung di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta. Anies ingin berdiskusi seputar masalah pendidikan.

Rombongan tiba di Bandara Adi Sutjipto sekitar‎ pukul 11.45 WIB, Sabtu (14/2/2015) dan langsung menuju kantor PP Muhammadiyah Jalan Cik Ditiro, Yogyakarta. Anies didampingi sang istri, Fery Farhati.

Setelah menjalankan salat Dhuhur berjamaah, Anies langsung ditemui para pimpinan PP Muhammadiyah di antaranya Sukriyanto, Haedar Nasir, Muhammad Muqoddas,‎ serta Sekretaris PP Muhammadiyah Marpuji Ali.

Dalam pertemuan ini, mereka membicarakan soal‎ kondisi pendidikan Indonesia. Haedar Nasir menyatakan harapan besarnya agar Menteri Anies dapat menjalankan amanah untuk mencerdaskan bangsa. "Saya percaya dengan pengalaman dan wawasannya, Anda bisa menjalankan amanah itu,"‎ ujar Haedar dalam sambutan pembukanya.

Dalam kesempatan tersebut, Anies menjelaskan bahwa niatan bersilaturahmi dengan organisasi Muhammadiyah sudah ada sejak lama.

‎"Di Jakarta memang ada kantor PP Muhammadiyah juga. Tapi rasanya enak di Yogyakarta. Pertama saya ingin bersilaturahmi, dan atas nama pemerintah kami menyampaikan apresiasi atas apa yang dilakukan Muhammadiyah sejak jauh sebelum negara ini ada," ujar Anies.

Menurutnya, Muhammadiyah memberi sumbangsih yang besar dalam bidang pendidikan di Indonesia. "Yang sering diasosiasikan, pendidikan modern prakemerdekaan bukan yang berbasis Islam. Padahal Muhammadiyah sudah melakukan sejak lama,"‎ imbuhnya.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(sip/aan)

Foto Terkait

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Jika Jokowi Tak Lantik BG, Refly Harun: Tidak Bisa Jadi Alasan Pemakzulan

Jakarta - ‎Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut akan membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan (BG) menjadi Kapolri.

"Di lingkup hukum tata negara ini ada pasal-pasal yang subjek untuk berdebat. Kalau ada yang mengatakan setelah fit and proper test itu Presiden tak punya hak prerogatif, itu cenderung mengatakan BG harus dilantik," kata pakar hukum tata negara, Refly Harun, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2015).

Refly menambahkan ada juga pihak yang mengatakan melantik atau tidak menjadi hak prerogatif Presiden. Dua opini berbeda itu, menurut Refly, tetap saja Presiden memiliki hak prerogatif.

"Sepanjang Presiden bisa menjelaskan alasannya yang justified maka sesungguhnya tidak melantik itu bisa dipertanggungjawabkan," ujar Refly.

Kemudian, Refly menuturkan konsekuensi impeachment atau pemakzulan harus mengacu pada konstitusi. Berdasarkan konstitusi, pemakzulan hanya bisa dilakukan kepada kepala negara yang berkhianat pada negara, tindak pidana berat, korupsi dan melakukan perbuatan tercela atau sudah tidak memenuhi syarat.

"‎Dari semua klausul itu maka kemudian kita tidak bisa mengatakan bahwa tidak melantik itu masuk ayat pemakzulan. Ada pakar hukum yang mengatakan tidak melantik itu melakukan perbuatan tercela, saya malah menantang tercelanya di mana?" ucap Refly.

"Mana yang lebih ‎tercela, melantik seorang tersangka atau tidak melantik tersangka? Saya dengan tegas mengatakan melantik seorang tersangka itu yang tercela. Tapi maksud ayat-ayat itu soal tercela bukan begitu, maksudnya tercela kalau ditemukan berzinah, berjudi, minum-minuman sehingga seorang presiden kalau melakukan tindakan seperti itu bisa dilakukan pemakzulan karena sangat tercela di masyarakat," tutup Refly.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(vid/aan)

Foto Video Terkait

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Bima Arya Tak Bisa Bayangkan Bila Hatta Keluar dari Orbit Politik Nasional

Sabtu, 14/02/2015 13:45 WIB

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews

Jakarta - Politisi PAN yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya mendukung Hatta Rajasa kembali menjabat Ketum PAN. Bima beranggapan sosok Hatta yang kerap menjadi penengah dalam percaturan politik nasional masih diperlukan.

"Sekarang tensi politik semakin tinggi, terjadi berbagai polemik sehingga membutuhkan figur-figur menjadi jembatan. Figur-figur pemersatu, figur-figur yang bisa melakukan komunikasi politik," jelas Bima di Rumah Matara, Ciasem, Jaksel, Sabtu (14/2/2015).

Selain Bima, hadir juga Anang Hermansyah dan Drajad Wibowo. Sayangnya Hatta tak bisa hadir karena sakit.

"Saya tidak bisa membayangkan kalau Bang Hatta keluar dari orbit politik. Apa yang terjadi dipentas nasional? Jadi Bang Hatta harus tetap ada di orbit politik, untuk menjadi jembatan kepentingan berbeda. Jam terbang jam komunikasi berpolitik itu dibutuhkan," tegas dia.

PAN rencananya akan melakukan Kongres pada Maret mendatang. Selain Hatta, kader PAN lainnya yang akan maju yakni Zulkifli Hasan yang saat ini menjadi Ketua MPR.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(edo/ndr)

Foto Video Terkait

Sponsored Link

Twitter Recommendation

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Politisi PDIP ini Masih Terus Dukung Budi Gunawan Jadi Kapolri

Sabtu, 14/02/2015 13:37 WIB

Prins David Saut - detikNews

Jakarta - Politisi PDIP Dwi ‎Ria Latifa menegaskan partainya tidak mungkin mengubah dukungan ke jenderal polisi selain Komjen Budi Gunawan. Budi dianggap sudah sah karena melalui proses politik di DPR.

"Sudah tegas dari awal, transparan semua, dari mendukung sejak awal, tak ada perubahan. Nggak mungkin dong tiba-tiba kita bilang kita dukung si A atau si B, tetap pada posisi seperti itu juga tolong dihargai," kata Dwi usai diskusi 'Simalakama Jokowi' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2015).

Dia memang memahami keputusan pengangkatan Kapolri sepenuhnya hak prerogatif dari Presiden Jokowi. Namun Jokowi, kata Dwi, diwanti-wanti agar tidak salah dalam mengambil langkah.

"‎Presiden mau memutuskan si A atau si B itu hak prerogatif Presiden. Bahwa PDIP tetap menegaskan, mengambil keputusan itu jangan sampai melanggar konstitusi dan UU," lanjut Dwi.

Dwi juga mengingatkan ‎dalam keputusan itu ada fungsi partai politik sebagai perwakilan rakyat di badan legislatif. Keputusan yang juga belum dibuat Jokowi dinilainya sebagai gaya meminimalisir resiko dari keputusannya.

"Saya rasa itu komunikasi beliau bahwa ini menyelesaikan persoalan dengan mengambil resiko terkecil. Saya rasa itu tapi ya kita tunggulah. Jangan lama-lama," ucap Dwi.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(vid/mok)

Foto Video Terkait

Sponsored Link

Twitter Recommendation

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Merapat ke Istana, Golkar Disebut Manfaatkan Celah Gabung ke KIH

Jakarta - Kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono seakan berlomba mendapat restu Istana terkait kepengurusan yang belum disahkan. Para elite dari kedua kubu ini belakangan makin intens berkunjung ke Istana. Apa maksudnya?

Pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes menyebut ada dua asumsi politik terkait pertemuan para elite kubu Munas Bali dan Munas Ancol dengan Luhut Panjaitan, bekas Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Golkar yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan.

"Pertama, bisa saja Golkar akan mengambil celah untuk mempertimbangkan bergabung dengan KIH di tengah kurang harmonisnya hubungan Jokowi dengan PDIP," ujar Arya saat dihubungi Sabtu (14/2/2015).

Asumsi kedua, Golkar kubu Ical tengah mengirim sinyal ke Gerindra agar tidak 'menggadaikan' komitmen di lingkaran Koalisi Merah Putih (KMP). Sebab Ketum

Gerindra Prabowo Subianto memang pernah bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor beberapa waktu lalu.

"Bisa jadi Golkar juga mengirim sinyal ke Gerindra untuk tidak main mata dengan pemerintah karena Golkar juga bisa melakukan itu," sambungnya.

Mendekatnya dua kubu Golkar ke Istana, lanjut Arya juga bisa dimaknai sebagai strategi Jokowi memetakan partai-partai di luar pemerintah. "Sekaligus menguji loyalitas partai pendukung," katanya.

Terkait konflik kepengurusan Golkar ini, Istana menurut Arya sebaiknya tidak ikut terlibat atau melakukan intervensi. "Terlalu riskan bagi Istana karena akan dianggap mengintervensi putusan pengadilan. Jadi lebih baik Istana netral," ujarnya.

Sebelumnya Sekjen Golkar versi Munas Bali Idrus Marham menyambangi Luhut Panjaitan, Jumat (13/2). Dia mengaku bahwa membicarakan soal Golkar dengan eks Wakil Ketua Dewan Pertimbangan partai itu.

Konflik internal Golkar memang belum selesai. Mahkamah Partai hasil Munas Riau baru memulai sidang untuk menyelesaikan selisih internal sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakpus terkait gugatan kubu Agung Laksono. Sedangkan kubu Ical masih masih menunggu perkembangan terkait gugatan yang disidangkan di PN Jakbar.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/mok)

Foto Video Terkait

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Prostitusi Anak, Polisi Jerat Pria Hidung Belang di Pontianak 15 Tahun Bui

Sabtu, 14/02/2015 13:08 WIB

Nala Edwin - detikNews

Jakarta - Remaja korban prostitusi di Pontianak, Kalimantan Barat sudah dikembalikan ke orangtuanya. Polisi mengamankan mereka dari sebuah salon dan tempat pijat di Jl Gajah Mada.

"Korban diberikan bimbingan," jelas Kapolda Kalbar Brigjen Arief Sulistyanto, Sabtu (14/2/2015).

Para korban prostitusi ini mulai dari usia 14 tahun hingga 17 tahun. Mereka menjual diri karena faktor ekonomi. Polisi bergerak setelah mendapatkan laporan dari keluarga korban.

Sementara para tersangka yang diduga terlibat dalam prostitusi itu dijerat dengan pidana perlindungan anak.

"Ada dua tersangka pria, R dan H dan 2 tersangka perempuan Mn dan ME," tegas Arief.

"Tersangka melanggar UU No. 23/2002 tentang perlindungan anak pasal 81, 82 dan pasal 88. Ancamannya sampai 15 tahun," tutup Arief.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/mad)

Sponsored Link

Twitter Recommendation

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

TNI AU: Skuadron Tempur dan VIP akan Bertambah

Sabtu, 14/02/2015 13:11 WIB

Aditya Fajar Indrawan - detikNews

Jakarta - TNI AU ingin menambah sejumlah skuadron tempurnya untuk memperkuat keamanan Republik Indonesia. Tak hanya skuadron tempur, beberapa skuadron lain seperti skuadron angkut dan helikopter juga akan diperkuat.

"Nanti kuartal ketiga sampai tahun 2024, TNI AU akan menambahkan skuadron tempur bertambah menjadi 11 skuadron. Skuadron angkut berat dan angkut ringan bertambah menjadi 6 skuadron. Skuadron heli akan bertambah menjadi 4 skuadron, skuadron intai di mana sebelumnya hanya 1 skuadron bertambah menjadi 2 skuadron," ucap Kadispen TNI AU Marsekal Pertama Hadi Tjahjanto saat peluncuran buku kumpulan foto skuadron TNI AU di FX Sudirman, Jakarta Selatan, Sabtu (14/2/2015).

Selain itu, Hadi juga menyebutkan Skuadron VIP akan ditambah juga. Nantinya skuadron itu akan menjadi 2 skuadron.

"Kemudian VIP akan bertambah menjadi 2 skuadron," ucapnya.

Kemudian Hadi juga mengatakan TNI AU akan mengadakan pembaharuan beberapa unit pesawat. Hadi ingin pesawat tempur TNI AU mengikuti perkembangan zaman yaitu generasi 4,5.

"Belum tahu jenis apa (pembaharuannya). Cuma kita berharap pesawat generasi 4,5 yang saat ini," ucap Hadi.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(dha/mok)

Foto Video Terkait

Sponsored Link

Twitter Recommendation

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Jokowi dan Mega Makan Soto Bareng di Solo

Sabtu, 14/02/2015 13:10 WIB

Muchus Budi R. - detikNews

Solo - Setelah melakukan pertemuan dengan sejumlah politisi KIH di rumah dinas Wali Kota Surakarta, Presiden Joko Widodo dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri melanjutkan agenda lainnya. Seakan menepis kabar renggangnya hubungan pribadi, keduanya menyempatkan jajan soto ayam di Solo.

Megawati lebih dulu tiba di warung soto ayam di kawasan Gading, Solo, Sabtu (14/2/2015). Tak lama setelahnya Jokowi datang menyusul menumpang mobil Innova. Keduanya lalu duduk berhadapan sambil santap siang. Nampak sesekali terlibat pembicaraan.

Paspampres melarang wartawan mendekat untuk mengabadikan momentum tersebut. Namun saat keluar dari rumah makan, Jokowi sempat mengatakan bahwa dirinya hanya jajan soto bareng dengan Megawati, tidak ada pembicaraan khusus. Dia juga mengatakan pertemuan di rumah dinas wali kota dengan para petinggi KIH juga hanya ngobrol-ngobrol biasa.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mbr/aan)

Foto Video Terkait

Sponsored Link

Twitter Recommendation

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Serunya Nonton Atraksi Barongsai Menyambut Tahun Baru Imlek di Aceh

Sabtu, 14/02/2015 13:04 WIB

Agus Setyadi - detikNews

Banda Aceh - Suara tabuh gendang menggema mengiringi empat barongsai beraksi. Barong merah jambu dan kuning meloncat-loncat garang di atas tiang setinggi hingga 2 meter. Sementara dua lainnya hanya beraksi di bawah. Sorak riuh penonton menggema. Aksi ini mengundang decak kagum warga yang hadir.

Pementasan barongsai ini digelar di halaman Gereja Methodist Indonesia (GMI) Banda Aceh untuk menyambut tahun baru Imlek 2566. Pemeran keempat barongsai masih pelajar. Mereka dengan penuh semangat melompat dari satu tiang ke tiang yang lain.

Sebelum barongsai beraksi, sejumlah anak-anak dari etnis Tiongkok terlebih dulu menampilkan tarian Ranup Lampuan, sebuah tarian dari Aceh untuk menyambut tamu. Selain itu, mereka juga menampilkan tari Kipas kebudayaan Tionghoa.

Aksi barongsai bernama Golden Dragon di bawah binaan Yayasan Hakka Aceh mengundang decak kagum penonton. Sesekali penonton dari etnis Tiongkok maupun warga Aceh berteriak histeris kala barong berpindah ke lain tiang.

Pimpinan Perguruan Methodist Banda Aceh, Nisa, mengatakan, pihaknya mempercepat menggelar perayaan Imlek tahun ini karena pada 19 Februari mendatang merupakan hari libur anak sekolah. Untuk tahun ini, warga etnis Tiongkok menggelar perayaan Imlek secara sama-sama di Banda Aceh.

"Tahun lalu kita merayakan di masing-masing unit tapi tahun ini kita rayakan secara bersama-sama," kata Nisa kepada wartawan, Sabtu (14/2/2015).

Rencananya, Barongsai binaan Hakka Aceh akan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Mei mendatang.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mok/mok)

Foto Video Terkait

Sponsored Link

Twitter Recommendation

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Dradjad Wibowo Gelar Deklarasi: Jangan Ragu Pilih Hatta!

Sabtu, 14/02/2015 12:58 WIB

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews

Jakarta - Dradjad Wibowo menggelar deklarasi memberikan dukungan kepada Hatta Rajasa untuk menjadi Ketum PAN pada Kongres Maret mendatang. Dradjad membeberkan kesuksesan PAN di bawah Hatta. Dia menilai, Hatta memberi peluang banyak orang muda untuk maju di gelanggang politik.

"Jangan ragu pilih Hatta Rajasa," jelas Dradjad dalam deklarasi di Rumah Matara di Ciasem, Jaksel, Sabtu (14/2/2015).

Hadir dalam deklarasi ini Bima Arya juga sejumlah politisi PAN antara lain Anang Hermansyah. Hatta tak bisa datang karena sakit.

"Ada satu filosofi Hatta yang bisa diterima semua kalangan ketika KMP dan KIH. Ini perlu disharing teman muda. Bang Hatta katakan, di dalam politik tidak ada lawang, yang ada itu pesaing. Semua kawan friendly dalam kompetisi," urai dia.

Dradjad juga menyampaikan seperti apa yang dilakukan Hatta saat bersaing dengan dirinya pada 2010 lalu. Buktinya, kini dia dan Hatta bersahabat.

"Persaingan dalam konteks persahabatan," tegas dia.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(edo/ndr)

Foto Video Terkait

Sponsored Link

Twitter Recommendation

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Drajad Wibowo Gelar Deklarasi: Jangan Ragu Pilih Hatta!

Sabtu, 14/02/2015 12:58 WIB

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews

Jakarta - Dradjad Wibowo menggelar deklarasi memberikan dukungan kepada Hatta Rajasa untuk menjadi Ketum PAN pada Kongres Maret mendatang. Dradjad membeberkan kesuksesan PAN di bawah Hatta. Dia menilai, Hatta memberi peluang banyak orang muda untuk maju di gelanggang politik.

"Jangan ragu pilih Hatta Rajasa," jelas Dradjad dalam deklarasi di Rumah Matara di Ciasem, Jaksel, Sabtu (14/2/2015).

Hadir dalam deklarasi ini Bima Arya juga sejumlah politisi PAN antara lain Anang Hermansyah. Hatta tak bisa datang karena sakit.

"Ada satu filosofi Hatta yang bisa diterima semua kalangan ketika KMP dan KIH. Ini perlu disharing teman muda. Bang Hatta katakan, di dalam politik tidak ada lawang, yang ada itu pesaing. Semua kawan friendly dalam kompetisi," urai dia.

Dradjad juga menyampaikan seperti apa yang dilakukan Hatta saat bersaing dengan dirinya pada 2010 lalu. Buktinya, kini dia dan Hatta bersahabat.

"Persaingan dalam konteks persahabatan," tegas dia.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(edo/ndr)

Foto Video Terkait

Sponsored Link

Twitter Recommendation

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Politisi Gerindra Soal Revisi UU KPK: Kekuatan KPK Itu Tidak Ada SP3

Sabtu, 14/02/2015 12:48 WIB

Prins David Saut - detikNews

Jakarta - Revisi UU KPK telah masuk dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Walau belum dibahas, anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat menyatakan para anggota Dewan akan mendengarkan lebih dulu alasan pengusul revisi tersebut.

"Kita lihatlah karena itu nanti baru akan kita dengarkan dari pengusul, mengapa harus ada usul revisi UU tentang KPK," kata Martin di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2015).

‎Dalam usulan itu, menurut Martin, belum masuk pada pasal-pasal mana saja yang diusulkan untuk direvisi. Ia juga menyatakan adanya kemungkinan revisi UU KPK itu tidak akan dibahas tergantung situasi dan kondisi politik 5 tahun mendatang.

"Bisa juga dibahas tahun depan atau lima tahun lagi. Bisa juga tidak akan dibahas melihat kepada realitas politik," ujar anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra itu.

"Kalau pun mau direvisi, harus untuk perkuat peranan KPK sebagai lembaga penyidik pemberantasan korupsi yang kredibel," tambahnya.

‎Apakah dalam revisi itu ada usulan memasukan pasal SP3 dalam penyidikan KPK? "Saya kira itu kekuatan KPK sehingga dia ditakuti koruptor adalah penyadapan dan tidak adanya SP3. Jadi kalau mau dievaluasi harus dilihat dulu apa untungnya," jawab Martin.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(vid/mok)

Foto Video Terkait

Sponsored Link

Twitter Recommendation

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Dukung Hatta Rajasa Jadi Ketum PAN, Bima Arya dan Anang Nyanyi Darah Muda

Jakarta - Generasi muda yang tergabung dalam sayap organisasi PAN mendeklarasikan dukungan untuk Hatta Rajasa jadi Ketua Umum di periode selanjutnya. Deklarasi ini digawangi oleh organisasi Bima Arya dan kawan-kawan.

Pantauan detikcom, Sabtu (14/2/2015), deklarasi digelar di Rumah Matara (Matahari Nusantara) di Jalan Ciasem I No 29, Jakarta Selatan.

Acara tersebut dihadiri Wakentum PAN Dradjad Wibowo, Ketua Matara Bima Arya sekaligus Wali Kota Bogor, Ketum Pandu Rodhli Khaelani, Ketua DPP Parra Rusli Halim, Ketua DPP GMN Kuntum Basa, dan Ketum DPP Puan Erlina Yuniarti. Tak hanya dihadiri saya organisasi PAN, deklarasi juga dihadiri oleh Anang Hermansyah, Lucky Hakim dan Hengky Kurniawan.

Namun, Deklarasi Generasi dengan tema "Mendukung Hatta Rajasa sebagai ketua umum Partai Amanat Nasional" ini tidak dihadiri oleh Hatta Rajasa sebagai ketum. Acara deklarasi ini pun diwakili oleh Wakil Ketua Umum, Dradjad Wibowo.

"Hatta Rajasa kesehatan menurun, istirahat, minta maaf tidak bisa bergabung tapi semangat beliau mengiringi," ujar seorang pembawa acara.

"Baru dua tahun merasakan kehangatan. Tepat di hari kasih sayang," ujar Sekjen Matara Suryo Hamid.

Dikatanya, acara ini dilakukan dengan kesadaran semangat anak muda bagaikan seperti cerita dongeng Roro Jongrang yang membuat candi dalam satu hari. "Acara ini dibuat menyatukan gerak dan langkah bawah DPP Matara satu periode kami merasa anak muda. Yang idealisme bergolak di dada menunggu regenerasi satun dan patut," kata Suryo.

Bima Arya dalam kesempatan tersebut tidak berpidato, melainkan nyanyi dangdut berjudul darah muda.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(edo/aan)

Foto Video Terkait

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Komjen Dwi Priyatno Jadi Kapolri? Gerindra: Calonnya Masih BG

Sabtu, 14/02/2015 12:28 WIB

Prins David Saut - detikNews

Jakarta - Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Dwi Priyatno 2,5 jam telah bertemu pimpinan KPK. Namanya juga muncul dalam calon Kapolri 'cadangan' yang disiapkan Kompolnas.

"Ya kan belum ada putusan Beliau (Presiden Joko Widodo) mau mengganti. Calonnya kan masih tetap Komjen Budi Gunawan," kata Politisi Gerindra Martin Hutabarat usai diskusi Simalakama Jokowi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2015). Komjen Dwi menemui pimpinan KPK pada Jumat 13 Februari malam.

‎Walau begitu, Martin secara pribadi menilai sosok Komjen Dwi sebagai perwira Bhayangkara cukup baik dilihat dari karirnya pernah menjadi Kapolda Jawa Tengah dan kini mengawasi kinerja internal Polri. Ia mengaku kenal dengan Komjen Dwi karena bertugas di Komisi III DPR dan kerap bertemu dalam rapat kerja dengan Polri.

"Sebenarnya, kalau di TNI/Kepolisian, siapa yang dapat mandat itu langsung institusi itu tunduk kepada sebenarnya. Jadi siapapun kalau sudah dipercaya Presiden, itu institusi akan tunduk, itu kelebihan kita," kata anggota Komisi III DPR RI itu.

‎Kemudian Martin membandingkan ketaatan institusi Polri kepada Presiden dengan beberapa kejadian di Amerika Latin. Hanya satu kali seorang Kapolri tak mau menyerahkan tongkat komando kepada Kapolri baru yang terjadi saat pemerintahan Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur.

"Walau sudah diputuskan Gus Dur dilantik tetapi tidak mau Kapolri saat itu serah terima tongkat komando. Hanya itu saja kejadian di Indonesia. Jadi ini (calon kapolri 'cadangan') harus tanya Kompolnas," tutup Martin.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(vid/aan)

Foto Video Terkait

Sponsored Link

Twitter Recommendation

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Air di Bandara Soekarno Hatta Mati, Penumpang: Kalau Buang Air Besar Gimana?

Sabtu, 14/02/2015 12:13 WIB

Salmah Muslimah - detikNews

Jakarta - Botol-botol berisi air berjejer disiapkan di toilet Terminal 1 Bandara Soekarno Hatta yang aliran airnya masih mati. Minimnya pasokan air ini dikeluhkan para penumpang.

Aliran air di Terminal 1 Bandara Soekarno Hatta sejak Jumat (13/2/2014) malam mati. Akibatnya kebutuhan air di toilet, musala, sampai restoran tak terpenuhi.

Pantauan detikcom di Terminal 1, air di toliet tak mengalir, penumpang hanya bisa menggunakan toilet untuk buang air kecil. Untuk cebok, petugas kebersihan menyiapkan berbotol-botol air yang diisi ulang.

Kondisi ini membuat semua WC tak bisa disiram dan menyebabkan bau pesing di sekitar kamar mandi. Petugas kebersihan selalu mengepel lantai dan memberi pewangi agar bau pesing tidak terlalu menyengat.

"Kalau pipis sih nggak apa-apa tapi kalau mau buang air besar gimana?" keluh seorang ibu yang akhirnya tidak jadi menggunakan toilet.

Selain toilet, sejumlah restoran tak menerima pasukan air. Pengunjung restoran cepat saji misalnya harus membersihkan tangan dengan menggunakan tisue basah yang diberikan penjual. Sebab air yang biasa digunakan untuk cuci tangan tidak mengalir sejak kemarin malam.

"Pakai tisue basah dulu ya, soalnya airnya mati," kata salah satu pelayan.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(slm/aan)

Foto Terkait

Sponsored Link

Twitter Recommendation

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Bertemu Jokowi, Elite KIH Tegaskan Nasib Komjen Budi Tunggu Putusan Praperadilan

Komjen Budi Gunawan

Jakarta - Elite parpol Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bertemu dengan Presiden Joko Widodo di rumah dinas Wali Kota Surakarta. KIH tetap menghendaki nasib Komjen (Pol) Budi Gunawan menunggu putusan pra peradilan pada Senin (16/2) pekan depan.

"Kami menunggu praperadilan selesai. Kami tidak mencampuri dan tidak boleh mencampuri putusan praperadilan, semuanya terserah Hakim," kata Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella saat dihubungi, Sabtu (14/2/2015).

Isu terkait nasib pelantikan Komjen Budi sebagai Kapolri memang jadi bahasan utama selain topik perbincangan lainnya terkait APBN-P. "Kami bicara perkembangan terakhir ini soal praperadilan," tegasnya.

Namun Rio mengelak bila sikap KIH yang memilih menunggu praperadilan dibicarakan lagi dengan Jokowi. Dia meyakini Jokowi sudah paham betul apa yang menjadi sikap KIH.

"Intinya adalah kita semua bersabar menunggu praperadilan, kita harapkan suasana nanti akan jadi lebih baik," tutur anggota Komisi III DPR ini

Rio menambahkan, KIH berharap agar kisruh KPK-Polri segera selesai dengan keluarnya putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jaksel. Kekisruhan situasi, lanjut dia, sudah dalam kondisi yang mengkhawatirkan.

"Kami harapkan masalah KPK-Polri bisa selesai dengan baik. Kami harapkan suasana menjadi kondusif dengan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.

Pertemuan yang disebut Rio ini berlangsung santai dihadiri Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketum NasDem Surya Paloh, Ketum Hanura Wiranto, politikus PKB yang juga Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar, Ketum PPP Romahurmuziy, politikus PDIP Eriko Sotarduga, Gubernur Jateng yang juga politikus PDIP Ganjar Pranowo.

"Tadi kita juga makan bersama di Soto Gading," kata Rio.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/ndr)

Foto Video Terkait

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

FPU Indonesia Jaga 6 Ribu Pengungsi di Kamp Umbarro Sudan

Jakarta - FPU Indonesia yang tergabung dalam misi UNAMID mendapat misi baru. Mereka kini menjaga Kamp Umbarro Sudan yang berisi 6 ribu pengungsi.

FPU Indonesia yang berjumlah 32 personel bergabung bersama sejumlah pasukan lainnya dari beberapa negara. FPU Indonesia Kontingen Garuda Bhayangkara ini sebelumnya melaksanakan tugas di El Fasher.

"Umbarro adalah sebuah daerah yang sekarang menjadi tempat perlindungan para penduduk Abuleha dan Orchi setelah pada bulan Januari 2015 mendapatkan serangan dari RSF (rapid support force)," jelas Kasatgas FPU Indonesia VII AKBP M Rendra Salipu, Sabtu (14/2/2015).

Total ada 6 ribu pengungsi di kamp itu. Selain menjaga para pengungsi, FPU Indonesia juga bertugas melindungi personel UNAMID dan fasilitasnya, serta melaksanakan manajemen penanggulangan huru-hara, penegakkan hukum, mengumpulkan informasi dari masyarakat serta membantu dalam pendistribusian makanan bagi para pengungsi.

"Suatu kebanggaan bagi kami karena dari kontingen kami yang selalu menjadi pasukan terdepan dalam menjalankan suatu misi atau kegiatan apapun yang diselenggarakan oleh UNAMID dan kami sebagai pasukan yang profesional akan selalu siap melaksanakan mandat yang diberikan oleh UNAMID," tambah M Rendra.

Dengan kekuatan pasukan 32 personel yang dipimpin oleh Kepala Seksi Operasi AKP I Made Redi, kontingen Indonesia dengan berbekal perlengkapan perorangan, peralatan khusus seperti PHH dan kelengkapannya serta persenjataan dalam mendukung untuk pelaksanaan tugas operasional.

"Tugas di Umbarro akan menjadi tantangan tersendiri bagi pasukan FPU Indonesia karena cuaca yang ekstrim dingin, dan menjadi leading sektor dalam mengamankan para pengungsi," urai dia.

Sebelum pemberangkatan ke Umbarro, chief of operation UNAMIN yaitu Christopher mofya menyampaikan terima kasihnya kepada kontingen Indonesia karena telah kooperatif terhadap segala perintah tugas yang diberikan oleh UNAMID.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/mad)

Foto Video Terkait

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Air di Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno Hatta Sudah Mengalir, Terminal 1 Mati

Sabtu, 14/02/2015 11:50 WIB

Ayunda W Savitri - detikNews

Jakarta - Aliran air di Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta sudah mengalir normal. Penumpang pun kini tidak perlu khawatir apabila hendak buang hajat ke toilet bandara.

Pantauan detikcom di lokasi, Sabtu (14/2/2015) sekitar pukul 11.00 WIB aliran air di sejumlah toilet perempuan Terminal 2D dan 2E yang melayani penerbangan internasional, air mengalir dengan normal.

"Sudah normal kok. Kebetulan saya masuk pagi sudah nyala lagi airnya," ujar salah seornag petugas kebersihan toilet di Terminal 2D saat dikonfirmasi perihal matinya aliran air.

Begitu juga kondisi air di Terminal 2E dan F, aliran air juga berfungsi normal. Salah seorang penumpang mengaku sempat khawatir akan matinya aliran air. "Airnya normal nih. Saya juga sempat dengar sih kalau mati, untung nggak nih. Kalau iya kan gawat juga," terangnya.

Hal yang sama juga terjadi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aliran air di toilet khusus perempuan berfungsi dengan normal.

Semantara, pantauan di Terminal 1A sekitar pukul 10.30 WIB, air belum dapat mengalir dengan baik di hampir setiap toilet. Menurut salah seorang petugas operasional, hal tersebut dikarenakan adanya pembangunan kereta api.

"Mati dari kemarin sore karena ada pembangunan rel kereta mungkin terlalu dalam ngecornya. Mati Terminal 1, 2 dan 3. Sekarang ada pemadam kebakaran untuk stok air sementara ke Terminal 1 B dan C," terang petugas itu.

Terlihat pula ada mobil pemadam kebakaran (Damkar) untuk persediaan air bagi toilet Terminal 1B dan 1C.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(aws/aan)

Foto Terkait

Sponsored Link

Twitter Recommendation

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Pakar Tata Negara: Kolektif Kolegial Tidak Harus 5 Pimpinan KPK

Sabtu, 14/02/2015 11:50 WIB

Moksa Hutasoit - detikNews

Jakarta - Soal kolektif kolegial juga salah satu tema yang menjadi peluru tim Komjen Budi Gunawan saat berhadapan dengan KPK di sidang praperadilan. Padahal kolektif kolegial bukan berarti harus melulu lima pimpinan KPK.

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari menjelaskan adanya aturan yang mengatur seorang pimpinan KPK harus berhenti sementara jika menjadi tersangka. Legalitas ini secara tidak langsung juga mengatur pimpinan KPK tak selalu harus berjumlah lima orang.

"Ini artinya dalam konteks collective collegial adalah bersama-sama sehingga fungsinya terus berjalan berapa pun jumlah KPK yang tersisa," kata Feri di Jakarta, Sabtu (14/2/2015).

"Hal ini diperkuat dalam putusan MK yang memunculkan Staggered Mechanism. Di mana akan ada keadaan di mana seorang pimpinan KPK akan digantikan sedangkan yang lainnya tetap. Artinya akan ada keadaan dimana pimpinan KPK tidak diisi oleh 5 orang sedangkan fungsi dan tugas KPK harus terus berjalan sehingga collective collegial dimaknai dengan bersama-sama," lanjutnya lagi menjelaskan panjang lebar.

Jika memang kolektif kolegial yang dipersoalkan, Feri juga mengkritik putusan DPR. Keputusan DPR yang menunda proses pemilihan Busyro Muqoddas dan Roby Arya Brata membuat pimpinan KPK tidak menjadi lima.

"Di samping itu DPR yang menunda proses pemilihan Busyro Muqoddas dan Roby Arya Brata dan melanggar staggered Mechanism secara tidak langsung mengkonfirmasi bahwa collective collegial tidak dimaknai harus 5 pimpinan melainkan bersama-sama," tandasnya.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mok/dha)

Foto Video Terkait

Sponsored Link

Twitter Recommendation

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Jokowi dan Petinggi KIH Bertemu 4 Jam di Rumah Dinas Wali Kota Surakarta, Apa Hasilnya?

Sabtu, 14/02/2015 11:46 WIB

Muchus Budi R. - detikNews

Solo - Presiden Jokowi dan sejumlah petinggi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menggelar pertemuan di rumah dinas wali kota Surakarta. Pertemuan itu digelar selama 4 jam. Diduga membahas soal pelantikn Komjen Budi Gunawan (BG) serta konflik KPK dan Polri.

Pertemuan digelar dengan tuan rumah Wali Kota Surakarta FX Rudyatmo. Pertemuan dimulai pukul 08.00 WIB, Sabtu (14/2/2015).

Mereka yang bertemu Jokowi dari KIH yakni Megawati, Ganjar Pranowo, Heru Sujatmoko. Sedang dari NasDem Surya Paloh dan Rio Capela. Ada juga Romahurmzy dari PPP dan Wiranto dari Hanura.

Tak ada yang berkomentar dari para tokoh yang bertemu. Mereka meninggalkan rumah dinas itu dengan kendaraan masing-masing. Kabarnya, mereka menggelar makan siang bersama di luar.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mbr/ndr)

Foto Video Terkait

Sponsored Link

Twitter Recommendation

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Sekantong Darah Gantikan Mawar dan Cokelat di Valentine Day

Denpasar - Mawar dan cokelat biasanya menjadi kado istimewa di Valentine Day. Namun di Bali, hari kasih sayang itu diisi dengan kegiatan sosial nan bermanfaat melalui sekantong darah.

Ratusan orang malah berbondong-bondong mendonorkan darahnya menyambut hari kasih sayang. Mereka secara bergantian mengisi formulir keikutsertaan menyumbangkan sekantong darahnya mulai dari pelajar, anak band, pegawai kantoran dan elemen masyarakat lainnya.

Valentine Day dengan donor darah ini diadakan di Jl PB Sudirman, Denpasar. Di sebuah tempat kursus bahasa Inggris terkemuka di Bali.

Tepat di sebuah ruangan di lantai dua, donor dilakukan. Di dalam ruangan‎ itu, berjejer tiga buah tempat tidur. Tempat tidur lipat, untuk rebah para pendonor. Mereka para pendonor mengikuti ketentuan boleh atau tidaknya mendonor darah.

Ketentuan itu mulai dari ukuran cek tensi darah, cek hemoglhobin, kemudian diambil darah. Usai mendonor, pendonor diberikan telur ‎dan teh hangat.

Dan setelah diambil darah, para pendonor pun diminta untuk tidak terburu-buru bangun. Petugas PMI (Palang Merah Indonesia) mengingatkan apabila masih terasa pusing sebaiknya pendonor rebah kembali.

Menurut salah satu pasien donor, Osin‎ Suryatyani, 'Valday' tidak mesti melulu harus dirayakan dengan cokelat dan mawar. Karena itu, donor darah lebih berarti ketimbang dua hal yang sudah menjadi hal umum di masyarakat Indonesia. "Pastinya saya ingin berbagi saja," kata dia.

Sementara itu, pantia acara dari Junior Chamber Indonesia (CJI) menyatakan kegiatan sosial yang dibuka untuk umum ini merupakan kegiatan untuk membuat sesuatu yang berarti kepada anak muda, khususnya. Ketimbang harus berhura-hura dengan membagikan cokelat dan mawar.

"Kami mencoba mengajak peduli terhadap sesama dan responsnya cukup baik. Berjalan dengan lancar," kata Ketua Panitia Donor Darah, Diah Widiawati.

Donor darah yang berlangsung lebih dari dua jam ini pun menghasilkan ratusan kantong darah. Selanjutnya, kantong-kantong darah itu akan digunakan atau dimanfaatkan di RS Wangaya, Denpasar.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(aan/aan)

Foto Terkait

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Refly: Tak Ada Presiden yang Bisa Jalani Konstitusi Secara Utuh

Sabtu, 14/02/2015 11:31 WIB

Prins David Saut - detikNews

Jakarta - Presiden Joko Widodo dihantui pelanggaran konstitusi jika pada akhirnya membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan. Namun bagi pakar hukum tata negara Refly Harun, tak ada presiden satu pun yang mampu menjalani konstitusi seluruhnya.

"Jangan gampang menyatakan pelanggaran konstitusi an sich. Kalau dikatakan begitu, maka semua presiden melanggar konstitusi, karena tidak ada presiden yang dapat memenuhi konstitusi keseluruhan," kata Refly dalam diskusi 'Simalakama Jokowi' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2015).

Refly mencontohkan Pasal 34 UUD 1945 yang selalu tak bisa dipenuhi pemerintah, siapa pun presidennya. Ia juga menanyakan pihak-pihak yang kerap menyebut Jokowi melanggar konstitusi jika tak melantik Komjen BG.

"Dari sisi konstitusi, sering kali disebut orang tapi ketika di balik tanya pasal yang mana, orang mengatakan pasal pengambilan sumpah jabatan. Tapi ada juga pasal yang tidak pernah dilaksanakan sejak orde baru, Pasal 34 itu, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara," ujar Refly.

Sementara terkait hak Komjen BG dilantik, menurut Refly, ada pula hak presiden dan hak publik dalam pelantikan itu. Sehingga tak bisa hanya dilihat hak satu pihak saja.

"Ini ada aspek publik. Kalau kita bicara hak BG, saya katakan tidak bisa. Ada juga hak Presiden dan hak publik untuk dapatkan pemimpin yang tidak bermasalah," tutup Refly.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(vid/mok)

Foto Video Terkait

Sponsored Link

Twitter Recommendation

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Memprihatinkan! Begini Aneka Modus Prostitusi Remaja di Pontianak

Sabtu, 14/02/2015 11:24 WIB

Nala Edwin - detikNews

Kapolda Kalbar Brigjen Arief

Jakarta - Polda Kalimantan Barat (Kalbar) membongkar jaringan prostitusi remaja dan anak di bawah umur di Pontianak. Para remaja ini menjual diri demi uang dan kebutuhan mereka. Lokasi tempat menjual diri ini berupa salon atau tempat pijat tradisional.

Kapolda Kalbar Brigjen Arief Sulistyanto menyampaikan, pihak kepolisian bergerak pada Jumat (13/2) setelah masuknya sejumlah laporan masyarakat.

"Ada tersangka pelaku yang masih anak-anak, umur 14 tahun," jelas Arief, Sabtu (14/2/2015).

Kasus prostitusi yang terjadi umumnya karena faktor ekonomi ingin mendapatkan uang pintas. Misalnya saja, L (17). Dia menjual dirinya setelah dibujuk rekannya M (14). Mereka datang ke seorang mami pemilik salon dan pijat tradisional. L menjual dirinya Rp 400 ribu ke seorang pria.

Oleh L, uang itu pun dia bagi lagi. Untuk rekannya M yang menjadi perantara Rp 100 ribu dan pemilik rempat pijat Rp 50 ribu. Praktik ini sudah terjadi beberapa kali.

Ternyata sepak terjang M remaja 14 tahun ini tak cuma L saja. Dia pernah juga mengajak temannya S (17) untuk menjual keperawanannya. M pun kemudian membawa S ke panti pijat itu dan menjual keperawanannya ke seorang pria Rp 2,5 juta.

Selain itu juga, ada korban lainnya berinisial A. Korban menjual diri dengan imbalan Rp 500 ribu rupiah. A diketahui masih bersekolah di sebuah SMA di Singkawang dan kini dalam kondisi hamil.

Ada lagi remaja lainnya, SY yang juga masih bersekolah. Karena pergaulan dia menjual dirinya kepada seorang lelaku hidung belang. Lucunya, imbalan yang didapatkan bukan uang. Tetapi diberi pinjam mobil pelaku selama satu hari.

Pihak kepolisian sudah mengamankan para korban dan mengembalikannya ke keluarga. Sedangkan pelaku yang terlibat dalam perdagangan orang sudah diamankan.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/mad)

Sponsored Link

Twitter Recommendation

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Menteri Basuki di Papua: Kita Bikin Jalan Agar Harga Murah

Basuki Hadi Muljono

Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Muljono telah berada di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua untuk meresmikan pembangunan jalan. Basuki menyebut pembangunan jalan itu penting terkait mahalnya harga bahan pokok di sana.

"Saya kira kami ke sini memang idenya pak bupati. Tujuannya memang agar kemahalan harga di sini bisa turun, ya bahan-bahan pokoklah. Tadi di Intanjaya saja, air mineral Rp 50 ribu," ucap Basuki di setibanya di Bandara Ilaga, Kab. Puncak, Papua, Sabtu (14/2/2015).

Basuki tiba bersama rombongan sekitar pukul 11.45 Wita. Dia disambut dengan tari-tarian tradisional dan dikalungi bunga. Kemudian, Basuki berkeliling daerah distrik Ilaga tersebut ditemani Bupati Puncak Willem Wandik.

"Beliau (Bupati) mempunyai ide untuk buka jalur Timika-Grasberg. Makanya kita akan membuat jalan menghubungkan ke Kabupaten Puncak," kata Basuki.

Basuki yakin pembangunan jalan sepanjang 50 kilometer tersebut berlangsung lancar. Meski medan yang dilalui berat, namun Basuki ingin segera mewujudkan jalan itu sebagai bagian dari TransPapua.

"Pembangunan berjalan terus di tahun 2015 ini, kita teruskan. Kalau 50 Km saya kira 2 tahun pasti selesai," sebut Basuki.

Wilayah Ilaga, Puncak sendiri memang berada di sebuah lembah yang dikelilingi oleh pegunungan. Bentuknya yang seperti ceruk sedikit sulit diakses melalui jalur darat. Oleh karena itu, untuk transportasi utama menggunakan pesawat perintis dari Timika yang membuat harga di Ilaga lebih mahal dari daerah lainnya.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(dha/mok)

Foto Video Terkait

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com

Air di Bandara Soekarno-Hatta Masih Mati karena Pembangunan Kereta Bandara

Sabtu, 14/02/2015 11:14 WIB

Ayunda W Savitri - detikNews

Jakarta - Air di Terminal 1 dan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, alirannya berkurang sehingga tidak terdistribusi merata. Penyebabnya dikarenakan ada pembangunan kereta bandara.

Pantauan detikcom di lokasi, Sabtu (14/2/2015) pukul 10.30 WIB, sebagian besar toilet untuk pengunjung di Terminal 1A ditutup. Menurut salah satu petugas kebersihan, Nur, toilet ditutup lantaran air masih belum mengalir.

"Mati dari semalam karena pipanya rusak," ujarnya saat berbincang.

Sementara itu menurut salah seorang petugas operasional bandara yang enggan disebutkan namanya, air di Terminal 1 mati sejak semalam. Tidak mengalirnya aliran air dikarenakan adanya pembangunan kereta bandara.

"Mati dari kemarin sore karena ada pembangunan rel kereta mungkin terlalu dalam ngecornya. Mati Terminal 1, 2 dan 3. Sekarang ada pemadam kebakaran untuk stok air sementara ke Terminal 1 B dan C," terang petugas itu.

"Sementara kalau mau buang air kecil di toilet masih bisa karena ada stok sementara," pungkasnya.

Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(aws/aan)

Foto Terkait

Sponsored Link

Twitter Recommendation

Redaksi: redaksi[at]detik.com

Informasi pemasangan iklan

hubungi : sales[at]detik.com